.jpeg) |
| JAILANI USMAN SH |
POSKOTASUMATERA.COM| LHOKSEUMAWE – Ketua Fraksi Golongan Amanat Bersatu (GAB) DPRK Lhokseumawe, H. Jailani Usman, S.H., M.H., menilai Penjabat Wali Kota Dr. Imran telah melakukan aksi dalam masa jabatannya. Politikus senior itu mendorong Pj. Wali Kota Lhokseumawe agar terus melanjutkan pembenahan di berbagai sektor untuk mewujudkan perubahan lebih maksimal lagi.
“Harus kita akui, kerja Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran sudah menunjukkan aksi nyata diawali dengan terobosan yang fokus terhadap penanganan masalah persampahan, normalisasi atau pembersihan drainase-drainase untuk mengatasi banjir di kawasan pusat kota, dan penertiban pedagang agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum,” kata Jailani Usman kepada media ini 3 Januari 2023.Jailani menyebut permasalahan persampahan di Kota Lhokseumawe sudah berkalang tahun tidak tertangani secara tepat. Begitu pula persoalan banjir yang merendam sejumlah lokasi di kawasan pusat kota setiap hujan mengguyur. Kondisi tersebut, kata dia, baru berubah setelah Pj. Wali Kota melakukan gebrakan cepat dan tepat.
“Pj. Wali Kota hadir dengan ‘Gerakan Masyarakat Kota Lhokseumawe Bersih dan Bebas Sampah’, sehingga kita lihat hari ini persoalan sampah sudah tertangani sekitar 80 persen, progres yang sangat bagus. Demikian juga masalah banjir di kawasan pusat kota, dulu setiap hujan selalu terendam sampai dua hari lebih, tapi sekarang hanya dua-tiga jam tegenang air kemudian lenyap,” ujar Jailani yang sudah tiga periode menjabat Anggota DPRK Lhokseumawe dan satu periode di DPRK Aceh Utara.
Menurut Jailani, sebenarnya tidak banyak yang dikerjakan Pj. Wali Kota bersama jajarannya untuk mengatasi permasalahan persampahan dan banjir di kawasan pusat kota pascahujan. “Tapi, karena ada kemauan yang kuat dengan aksi yang cepat dan tepat, sehingga hasilnya langsung tampak nyata, berubah signifikan,” ucap politikus Partai Golkar itu.
“Saya lihat perubahan itu mendapat sambutan cukup baik dari berbagai kalangan. Jadi, masyarakat Kota Lhokseumawe hari ini sangat bersyukur, karena Dr. Imran yang ditunjuk sebagai Pj. Wali Kota adalah orang yang tepat dan bergerak cepat,” kata Jailani.
Jailani berharap Pj. Wali Kota Lhokseumawe terus bergerak secara konsisten dan tetap membuka diri untuk menerima kritik konstruktif dalam membenahi persoalan di berbagai sektor lainnya. Termasuk upaya penertiban pedagang yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pemko Lhokseumawe agar tidak mengganggu ketertiban umum.
“Tentu setiap kebijakan dan tindakan di lapangan ada tantangan dan kendala. Misalnya, di Jalan H. Ramli Ridwan, kawasan Stadion Tunas Bangsa, kita lihat bukan lagi hanya menjadi tempat berjualan buah-buahan, tapi ada yang sudah dibuat bangunan permanen yang kabarnya jadi rumah kost. Kalau itu tidak segera ditertibkan kita khawatir ke depan akan semakin fatal,” ujar Jailani.
Begitu pula di kawasan Waduk Pusong-Keude Aceh, kata Jailani, sudah ada warung atau kios liar yang dibangun di atas tanggul. “Saat rapat di DPRK kemarin, Sekda menyampaikan bahwa para aparatur dari dua desa itu juga tidak setuju dengan pedagang yang mendirikan warung atau kios di atas tanggul batu gajah, karena rawan bagi keselamatan orang-orang yang berada di tempat tersebut,” tuturnya.
“Selain itu, dengan lahirnya bangunan-bangunan kios liar di kawasan waduk itu berpotensi menjadi tempat maksiat. Aparat desa juga kewalahan mengatasi kondisi ini, sehingga mereka mendukung Pemko Lhokseumawe untuk melakukan penertiban dan memberi solusi alternatif bagi para pedagang di sana. Misalnya, pedagang itu dipindahkan ke lokasi lain yang representatif,” tambah Jailani.
Jailani mengingatkan Pemko Lhokseumawe bertindak secara terukur dalam melakukan penertiban para pedagang baik di kawasan pusat kota maupun seputaran Stadion Tunas Bangsa, dan Waduk Pusong-Keude Aceh. “Sebelum dilakukan penertiban, terlebih dahulu harus disampaikan imbauan, sosialisasi, dan peringatan tertulis kepada para pedagang tersebut,” ujarnya.
Anggota Badan Legislasi DPRK Lhokseumawe ini menyebut langkah penertiban untuk mewujudkan ketertiban umum memang harus dijalankan Pemko Lhokseumawe. “Saya di DPRK sejak tahun 2009 sampai sekarang bertugas di Banleg. Sudah banyak qanun menyangkut ketertiban umum, dan saat ini kita lihat mulai benar-benar berjalan,” kata Jailani yang juga Sekretaris Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Lhokseumawe.
Jailani turut berharap Pj. Wali Kota Lhokseumawe membenahi persoalan perparkiran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Demikian pula dengan bangunan-bangunan pasar yang masih terbengkalai, kata dia, harus segera dicarikan solusi untuk dapat difungsikan sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan kerja baru, dan akhirnya juga menghasilkan PAD.
“Tentu semua itu butuh dukungan semua pihak terkait agar Pemko Lhokseumawe dapat mewujudkan perubahan lebih maksimal lagi. Saya yakin, semua pihak akan terus mendukung setiap langkah Pj. Wali Kota menyangkut kepentingan umum atau masyarakat luas, dan bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi,” pungkas Jailani Usman. (ADV)
