Kunjungan ini dalam rangka penyerahan hasil riset evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun
2005-2025 di ruang rapat bupati, Rabu (5/7/2023).
Kepada Bupati, Kepala Bappeda A.Tinambunan, menyampaikan
hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 ini akan digunakan
sebagai salah satu bahan untuk penyusunan Rencana Awal RPJPD Kabupaten Dairi
Tahun 2025-2045 mendatang.
“RPJPD ini akan menjadi acuan dan dasar pemecahan
permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah
pusat, partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Tinambunan.
Selanjutnya dalam tanggapannya, Bupati Eddy Berutu
menyampaikan dari hasil riset yang diperoleh ini akan menjadi modal Pemkab
Dairi dalam mengambil kebijakan demi membawa kemajuan bagi Kabupaten Dairi di
masa mendatang.
“Dari beberapa kebijakan kita, rata rata berhasil, namun
kondisi ekonomi masyarakat tentu belumlah membaik secara merata, masih banyak
masyarakat yang bergantung pada pemerintah. Laporan dari tim Fisipol UGM ini
nantinya akan menjadi modal Pemkab Dairi dalam mengambil kebijakan yang mampu
membawa perbaikan. Kita masih perlu kerja keras,” ujar bupati.
Selanjutnya Bupati Eddy Berutu berharap, Kabupaten Dairi
harus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun dengan persiapan perencanaan awal
(Ranwal) yang lebih matang dan terukur.
Disebut sebagai daerah yang ekonominya ditopang oleh sektor
pertanian, hilirisasi pertanian, penguatan kelembagaan, kapasitas SDM
diperkuat, termasuk pengembangan produk turunan hasil pertanian yang mampu
mendobrak perekonomian.
“Semua tentu tak bisa hanya dilakukan pemerintah, butuh
support dari semua pihak, anggaran yang kuat, termasuk peran perbankan. Ini
adalah proses awal menggapai visi misi daerah yang sejalan dengan visi RPJPD,”
katanya.
Sebelumnya, dalam laporannya, Dr. Arie Ruhyanto menyampaikan
evaluasi RPJPD periode sebelumnya 2005 hingga tahun berjalan 2023 ada poin yang
menunjukkan perkembangan. Indeks gini (red: tingkat ketimpangan) berada lebih
rendah dari Provinsi Sumatera Utara (Provsu).
“Pengangguran juga lebih baik dari Provsu, namun IPM, dan
pertumbuhan ekonomi di bawah provinsi yang perlu ditanggulangi.
Berkaca dari pembangunan 20 tahun kebelakang pertumbuhan ekonomi, pengangguran
dan angka kemiskinan. Saya kira secara umum sudah cukup baik, namun butuh ektra
kerja untuk membenahinya,” katanya.
Masih kata Arie, secara teoritis dalam membuat perencanaan
dasarnya adalah problem based, dan vision based. Dari data sementara tadi,
terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal dibandingkan dengan
capaian provsu dan nasional.
Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Dairi, kata Arie, masih
perlu meningkatkan upaya untuk dapat mengoptimalkan capaiannya pada RPJPD
periode berikutnya. (PS/K.TUMANGGER).
