RDP tersebut langsung dipimpin oleh ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan didampingi wakilnya Davit Kristian Sitepu, Sadarta Bukit dan anggota DPRD Karo antara lain Pujiati Br Ginting, Firdaus Sitepu, Jani Sembiring, Korindo Sembiring, Lusiana Sukatendel.
RDP digelar terkait adanya dugaan pemalsuan tandatangan dokumen RPJMDes, RKPdes, APBDes tahun anggaran 2023 oleh Kepala Desa Barung Kersap Kecamatan Munte yang indikasinya pihak - pihak tertentu melakukan kecurangan untuk kepentingan beberapa pihak, sehingga BPD melaporkan hal tersebut ke Dinas terkait dan dugaan pemalsuan tandatangan ini juga sudah dilaporkan ke Polres Karo, dimana hingga saat ini masih dalam proses.
Ketua Pabdesi Kabupaten Karo, Rianto Ginting dalam penyampaiannya saat RDP awalnya memaparkan maksud dan tujuannya sehingga diadakan rapat dengar pendapat ini, dan dilanjutkan materi atau poin pentingnya yang di paparkan oleh Ketua BPD Desa Barung Kersap, Marikam Sembiring.
"Kita sangat kecewa atas kejadian ini, sehingga kita mendampingi BPD Barung Kersap membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo agar nantinya hasilnya jelas dan terang, kita tunggu proses hukum yang ada, dan ini kita lakukan juga untuk melakukan efek jera kepada oknum - oknum yang terindikasi dalam kasus ini," ujar Rianto Ginting yang diaminkan oleh Sekretaris dan Bendahara PABPDSI.
Kepala Desa Barung Kersap, Tobat Perangin Angin dalam RDP meminta maaf atas kelalaian dan ke khilafan atas kejadian tersebut, semua itu karena semata - mata hanya untuk percepatan pencairan anggaran dana desa (ADD) yang digulirkan oleh pusat untuk dana tambahan, tak lain hanya untuk percepatan pembangunan Desa, intinya ini pure (murni_red) hanya semata-mata kemajuan Desa dan masyarakat, kasihan masyarakat, katanya sembari sampaikan walaupun proses hukum dalam pemalsuan tanda tangan di tetap berjalan.
Salah satu anggota DPRD Karo dari partai PDI P, Lusiana Br Sukatendel bemberikan kritikan tajam kepada Kadis PMD Karo, Data Martina Br Ginting terkait kurang tanggapnya atas kasus terduga pemalsuan tandatangan yang sudah lama bergulir ini.
"Kita tidak perlu uang!, kalau regulasi - regulasi yang ada itu di tabrak hanya demi uang..!, kalau mau uang banyak kita bisa perjuangkan, asal di rell dan sesuai aturannya. Jadi marilah kita saling menghargai sesuai lembaga dan Tupoksi masing-masing," tegas Lusiana ini yang disambut tepuk tangan audiens.
Diakhir pertemuan tersebut, Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan menyebutkan, karena mengingat tak hadirnya pihak berwenang yakni dari pihak APH, maka kita tunggu hasil pemeriksaan dari mereka /APH yang seyogianya pula bahwa pihak DPRD juga menghormati proses hukum dan menunggu proses tersebut, dan diketahui pula pihak Inspektorat Kabupaten Karo telah memberikan hasil auditnya ke pihak Polres Karo, jadi kita tunggu hasilnyalah, demikian disampaikan Ketua DPRD Karo ini.
Turut hadir dalam RDP tersebut, Asisten Pemerintahan, Caprilius Barus, Mulianta Tarigan, selaku Asisten Administrasi umum, Kepala Inspektorat Sodes Sembiring, Camat Munte Oberlin Sembiring, Dinas PMD Karo, dan Kepala Desa Barung Kersap Tobat Perangin angin, Buyung Irawan Tanjung Sekretaris PABPDSI Provinsi Sumut. ( PS/ BUJURMIN TRG)
