Output dari
konsultasi publik ini diharapkan menjadi media pembentukan komitmen seluruh
stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), ucap Wakil Bupati dalam
sambutannya.
Sementara itu
Anggota DPRD Pakpak Bharat, Ronald Lubis, SE mengatakan, bahwa semua pemangku
kepentingan di Daerah harus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di
Kabupaten Pakpak Bharat.
Kita semua,
seluruh stakeholder harus berkontribusi nyata dalam pembangunan ini, ucap
Ronald Lubis saat memberikan sambutannya.
Sementara
itu, terungkap dalam paparan perwakilan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sumatera
Utara, Anton Sihlaoho, S.Sos, M.Si, Kabupaten Pakpak Bharat menempati urutan
pertama dalam indeks laju pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 5, 28 (2005-2022)
pada Daerah zona dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara.
Seyogyanya,
Pemerintah harus hadir dalam segala lini dan aspek kehidupan masyarakat, baik
sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat,
produktifitas daerah, Pendidikan, Kesehatan dan lainnya, jelas ANTON Sihaloho
Dalam paparannya.
Forum
Konsultasi Publik ini juga mengundang Badan Pusat Statistik Nasional guna
memberikan gambaran umum Kabupaten Pakpak Bharat saat ini. (PS/K.TUANGGER).
