Acara yang dihadiri Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut dirangkai dengan Hari Ulang Tahun
Apkasi ke-24.
Pj Bupati Dairi Surung Charles Bantjin
mengatakan, dalam dialog nasional para pemateri dari Dirjen Pendalian Perubahan
Iklim – Kementrian LHK, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), PLN Icon Plus, dan IBA,
menjelaskan dalam peraturan pemerintah telah mendefinisikan perdagangan karbon
sebagai sebuah mekanisme berbasis pasar guna mengurangi emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) melalui kegiatan jual beli unit karbon.
“Secara global, Indonesia akan memainkan peran
yang penting dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris melalui perdagangan karbon,
mengingat Indonesia memiliki potensi besar terkait dengan perdagangan karbon,”
jelasnya.
Kemudian, kata dia, sebagaimana kita memahami
ketentuan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2023 Tentang Tata
Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.
Dengan kebijakan tersebut, maka daerah
berpotensi mengembangkan pendapatan asli daerah melalui pertanian karbon
mengingat luas hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektar,” jelasnya.
Baginya, program ini tentu membutuhkan
komitmen seluruh kepala daerah.
“Untuk pengendalian karbon sangat penting
karena bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di
daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pj Bupati menjelaskan, secara
keseluruhan dalam dialog tersebut ada 4 bahas diskusi.
Pertama, penerapan peraturan karbon berdasarkan
peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 tahun 2023 tentang tata
cara perdagangan karbon sektor kehutanan.
Kedua, implementasi pembangunan rendah karbon
di daerah. Ketiga, peran pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan ekonomi
hijau. Keempat pembangunan berkelanjutan dan potensi perdagangan karbon untuk
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (PS/K.TUMANGGER/KANSIOM).
