Rakor tersebut diselenggarakan Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian. Temanya 'Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan
Pertumbuhan ekonomi'.
Pj Bupati Surung Charles Bantjin mengatakan, rakor
tersebut membahs sejumlah isu penting. Mulai dari percepatan digitalisasi ke
daerah hingga bagaimana menjalin sinergis dari pemerintah pusat serta
pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dalam rakor tersebut dibahas perlunya sinergis
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk percepatan pertumbuhan
ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan dari
masyarakat," katanya.
Selain itu, Pj Bupati juga menjelaskan untuk mendukung
program tersebut dibutuhkan peran Bank Pembangunan daerah.
Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
sekaligus Ketua Satgas P2DD memaparkan tentang digitalisasi transaksi Pemda
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan,
yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah.
Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih
ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan tentu sosialisasi dan branding, ini
menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi
digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD)
dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi
daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar
Anas, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, para Eselon I Kementerian/Lembaga
terkait, para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD, serta para
pimpinan pelaku usaha Lembaga Keuangan dan Jasa Pembayaran. (PS/K.TUMANGGER/KANSIOM).
