Dalam
sambutannya, Jonny Hutasoit menegaskan tiga poin penting yang harus
diperhatikan, yaitu penerapan ILP di puskesmas dilaksanakan berdasarkan empat
tingkat klaster yang mencakup manajemen puskesmas, ibu dan anak, usia dewasa
dan lansia, penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster yang mencakup
kegawatdaruratan, rawat inap, laboratorium, dan kefarmasian.
Kedua,
penerapan ILP di puskesmas pembantu pada desa/kelurahan bertujuan untuk
memberikan pelayanan kesehatan dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Minimal
harus ada satu bidan, satu perawat, dan dua kader yang memberikan pelayanan
setiap hari.
Ketiga, pada
posyandu, ILP mengintegrasikan layanan seluruh siklus hidup yang sebelumnya
dilakukan secara terpisah. Selain itu posyandu bersama puskesmas pembantu
melaksanakan pemantauan wilayah setempat dan membagi wilayah kerja untuk setiap
kader serta posyandu bertugas untuk menjadwalkan kunjungan rumah.
"Transformasi
sistem layanan kesehatan primer berfokus pada siklus hidup sebagai platform
integrasi layanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring
hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat
(PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard kesehatan di setiap
desa," ucapnya.
Transformasi
dalam bentuk ILP ini, ujar Jonny, diwujudkan dengan perubahan mendasar pada
desain layanan, yang difokuskan pada kelompok sasaran yang diberikan sampai ke
tingkat dusun dan keluarga.
"Sedangkan
di tingkat kecamatan desain ini memberikan paket layanan untuk masing-masing
siklus hidup diberbagai tingkat layanan kesehatan yang ada di puskesmas, baik
pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung," katanya.
Di akhir
sambutannya, Jonny Hutasoit menyampaikan penyelenggaraan integrasi layanan
primer tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi perlu
dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai
dengan monitoring dan evaluasi.
"Maka
saya minta kepada Pemerintah desa/kelurahan untuk dapat mendukung dan
membersamai pelasanaan kebijakan ini, khususnya dalam pelaksanaannya. Kader
kesehatan dan kader posyandu yang merupakan unsur masyarakat akan bertugas
bersama petugas kesehatan, baik di puskesmas pembantu maupun di posyandu,"
ucapnya mengakhiri sambutan.
Hadir dalam
pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Henry Manik, Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Ruspal Simarmata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Simon Toni Malau, perwakilan Forkopimda Kabupaten Dairi, camat se-Kabupaten
Dairi, dan seluruh peserta. (PS/K.TUMANGGER/KANSIOM).
