Agar kita
sama-sama mengetahui dan menjaga wilayah perbatasan, dari berbagai kalim,
pencaplokan, oleh daerah lain, maupun pengambilan pengelolaan Sumber Daya Alam
yang ada di dalamnya secara ilegal. Penegasan batas Daerah tidak menghilangkan
hak kepemilikan dan hak ulayat, serta bertujuan juga sebagai bentuk penjelasan
kawasan hutan di Kabupaten Pakpak Bharat. Kita berharap setelah sosialisasi ini
dilaksanakan, tidak ada lagi keragu-raguan bagi masyarakat, baik terkait dengan
batas wilayah, maupun dengan kepastian wilayah hutan lindung sebagaimana sering
disampaikan dalam kegiatan Pemerintah maupun dalam beberapa reses DPRD, jelas
Jalan Berutu.
Hadir dalam
acara ini diantaranya Kapolres Pakpak Bharat, AKBP Oloan Siahaan, SIK, MH,
serta mengundang beberapa Nara Sumber diantaranya Kepala Bagian Pemerintahan pada
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Utara, Kepala UPTD. KPH Wilayah XIV, Dinas Linglungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara, serta Kepala PUTR Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat. (PS/K.TUMANGGER).
