POSKOTASUMATERA.COM – DAIRI – Tahun 2024 sampai saat ini, terjadi kenaikan menjadi 36 kasus kematian bayi, dengan rincian kematian neonatal (0-28hari) sebanyak 32 kasus dan post neonatal sebanyak 5 kasus. Sebelumnya, Tahun 2023 terdapat 29 kematian neonatal dan 3 kasus post neonatal.
Demikian disampaikan Pj
Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Jonny Hutasoit dalam Acara Koordinasi Lintas
Program (LP) dan Lintas Sektor (LS) Rencana Kerja Percepatan Penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 2024 di Kabupaten Dairi,
Selasa (19/11/2024) di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
“Di Kabupaten Dairi
terdapat dua kasus kematian ibu pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 mengalami
peningkatan menjadi empat kasus. Satu diantaranya adalah kematian non obstetri,
yaitu kematian akibat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau penyakit yang
berkembang selama kehamilan yang tidak langsung karena penyebab obstetrik, tapi
yang diperburuk oleh efek fisiologis kehamilan,” ucapnya..
Jonny menyampaikan,
kematian ibu dan bayi menjadi masalah kesehatan yang memerlukan perhatian dari
seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga seiring dengan kebijakan pusat
maka daerah pun harus melakukan secara konvergensi melalui strategi pencapaian
penurunan AKI fan AKB melalui peningkatan akses, kualitas, dan pemberdayaan
masyarakat di pelayanan kesehatan serta pemguatan tata kelola kesehatan.
“Upaya percepatan penurunan
AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan
kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil,
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan
kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan
rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan
melahirkan, dengan tujuan pada Tahun 2030 annti target Kkematian ibu menjadi
70/100.000 kelahiran hidup,” kata Jonny menjelaskan.
Disampaikan Jonny Hutasoit,
AKI dan AKB merupakan indikator kemampuan daerah terhadap kualitas pelayanan
kesehatan, maka percepatan penurunan AKI dan AKB di Dairi perlu dukungan dan
kolaborasi dari libtas program dan lintas sektor yang dikoordinasikan melalui
tim pokja penurunan AKI dan AKB Kabupaten Dairi.
Diharapkan, tutur Jonny
Hutasoit, segenap anggota pokja dapat melakukan inovasi serta mampu bersinergi
dengan mengesampingkan ego sektoral.
“Hal lain yang tidak kalah
pentingnya yakni sosialisasi program kegiatan agar apa yang telah dan akan
dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya pokja, dapat diketahui dan dimanfaatkan
secara luas oleh masyarakat, sehingg upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB
dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama,
Jonny Hutasoit juga menekankan dua poin penting dalam pertemuan tersebut.
Pertama, agar panitia melakukan sosialisasi sehingga seluruh peserta yang hadir
dapat memahami tugas, fungsi, dan memiliki kesepahaman bahwa pemerintah perlu
melakukan langkah/langkah penurunan AKI dan AKB. Kedua, mengidentifikasi
faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya angka peningkatan kematian dari
2023 ke 2024.
“Lakukan perumusan solusi
untuk penanganannya, itulah yang menjadi inti dari pertemuan hari ini. Jadi
teliti, apakah memang karena kualitas dari sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan kita yang kurang memadai, apakah kualitas sumber daya manusia kita
yang kurang memadai, ataukah kepedulian kita yang memang rendah. Melalui ini,
kita harapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut dan menjabarkan strategi
yang akan dilakukan dalam percepatan penurunan AKB dan AKI di Dairi,” ucapnya
mengakhiri sambutannya . (PS/K.TUMANGGER).