Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya jaminan sosial sebagai pilar kesejahteraan pekerja Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, menegaskan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi ketahanan ekonomi masyarakat. “Program kami – JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP – menjadi jaring pengaman sekaligus pendorong produktivitas daerah,” jelasnya.
Tingkat kepesertaan Jamsostek di Sumut kini mencapai 49,35%, menunjukkan tren positif dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.
Gerak Serentak, Visi Satu Tujuan
Di Tapanuli Tengah, Bupati Masinton Pasaribu menegaskan komitmennya: “Kami ingin masyarakat ekonomi ke bawah juga mendapatkan perlindungan. Sektor informal harus masuk program ini.” Pemkab siap mengalokasikan anggaran dan menerbitkan regulasi pendukung.
Sibolga mencatatkan diri sebagai daerah percontohan. Wali Kota Akhmad Syukri Nazry Penarik menyatakan komitmen menambah manfaat Jaminan Hari Tua bagi 200 pekerja rentan. “Dengan dua Perda Jamsostek yang aktif, kami ingin jadi contoh sukses UCJ di Sumut.”
Di Humbang Hasundutan, perhatian tertuju pada petani. Bupati Dr. Oloan P. Nababan membentuk tim khusus demi mempercepat implementasi program. DPRD setempat pun bergerak cepat mendorong lahirnya Perda Jamsostek.
Sementara itu, Bupati Toba, Effendi Sintong Napitupulu, menargetkan perluasan perlindungan hingga ke pelosok. “Dari 7.000 pekerja yang sudah terlindungi lewat APBD, kami ingin capai 77.000 tahun ini,” ujarnya.
Di Tapanuli Utara, semangat sinergi lintas OPD menjadi kekuatan. Wakil Bupati Dr. Deni Lumbantoruan mengajak seluruh jajaran bersatu visi, meski harus berdiskusi hingga malam hari. “Kunci sukses ada di edukasi dan kolaborasi lintas sektor.”
Jaminan Sosial: Hak Konstitusional, Tanggung Jawab Sosial
Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Dr. Ir. Sanco Simanullang, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi. “UUD 1945 Pasal 28H dan 34 jelas menyatakan: setiap warga berhak atas jaminan sosial. Ini bukan hanya mandat hukum, tapi juga tanggung jawab moral kita semua,” tegasnya.
Dengan semangat kolektif ini, kawasan Tapanuli membuka jalan menuju perlindungan pekerja yang lebih luas, adil, dan menyeluruh – demi Sumatera Utara yang lebih sejahtera.(PS/BERMAWI)
.jpg)
