POSKITASUMATERA.COM-MEDAN-Sebuah langkah signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan Probity Audit yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Medan. Pelatihan ini menyasar penguatan kapasitas pengawasan internal melalui pendekatan berbasis integritas dan akuntabilitas, dan berlangsung dari 10 hingga 13 Juni 2025.
Pelatihan ini tidak sekadar rutinitas birokratis, melainkan bagian dari pendekatan ilmiah untuk mengadopsi sistem audit yang lebih sistemik dan terstruktur sebagaimana diterapkan di dunia korporasi. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyebut bahwa Sistem Pengawasan Internal (SPI) di pemerintahan perlu mengalami reorientasi ke arah yang lebih fungsional dan berorientasi pada hasil.
“Di korporasi, kita kenal indikator kinerja khusus untuk audit internal. Pemerintah pun harus bisa menerapkan hal serupa, karena SPI adalah garda terdepan dalam mencegah penyimpangan sebelum menjadi temuan BPK,” ujar Gus Irawan.
Probity Audit: Integritas Sebagai Pilar Tata Kelola
Probity audit secara ilmiah didefinisikan sebagai proses evaluatif untuk memastikan bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara etis, transparan, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum. Konsep ini telah banyak diadopsi di negara maju sebagai mekanisme proaktif untuk mencegah praktik korupsi di sektor publik.
Dalam konteks ini, pelatihan probity audit bagi Inspektorat Tapsel menjadi sebuah inovasi penting dalam membangun budaya pengawasan preventif. Fokusnya bukan hanya pada kepatuhan administratif, tetapi pada integritas proses dan nilai-nilai moral birokrasi.
Tantangan dan Inovasi SDM dalam Sistem Pengawasan
Meski SPI Tapsel telah berada di level 3 dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Gus Irawan menekankan bahwa pencapaian tersebut belum cukup tanpa penguatan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sebanyak 29 peserta, termasuk tujuh CPNS baru, mengikuti pelatihan ini sebagai bagian dari pembentukan “generasi baru auditor internal” yang adaptif terhadap dinamika pengawasan modern.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, juga menggarisbawahi pentingnya probity audit sesuai amanat Pasal 76 Perpres No. 16 Tahun 2018, yang mewajibkan kepala daerah melakukan pengawasan pengadaan melalui aparat pengawasan internal.
“Probity audit bukan hanya proses teknis. Ini adalah proses etis dan strategis untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan kita,” tegasnya.
Ilmu Pengawasan sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi
Dengan keterlibatan narasumber seperti Firmansyah, SE, M.Comm, AK.CA, dan para auditor BPK dari Sumut dan Provsu, pelatihan ini menjadi wahana pertukaran ilmu dan pengalaman lintas lembaga. Ini sejalan dengan prinsip knowledge-based governance, yakni pemerintahan yang berbasis pada bukti dan data dalam pengambilan keputusan serta pengawasan.
Langkah ini menjadi preseden penting bagi kabupaten lain di Indonesia yang ingin membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berintegritas, adaptif, dan berbasis ilmu.(PS/BERMAWI)
