 |
| Zulya Zaini Wakil Ketua Panmus memimpin rapat terkait jadwal Penyampaian KUA PPAS P-APBK 2025 didampingi oleh Wakil Ketua I Sudirman Amin. FOTO | DAHLAN AMRY |
POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE -- Pimpinan dan para anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRK Lhokseumawe menggelar rapat dengan agenda Penjadwalan tahapan terhadap Penyampaian KUA PPAS P-APBK Lhokseumawe anggaran tahun 2025 dan rencana Pembahasan KUA PPAS P-APBK Lhokseumawe anggaran tahun 2025.
Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe tanggal 03 September 2025 tepat pukul 14.00 wib. Wakil Ketua Panmus beserta anggota menyepaki tahapan Penyampaian dan Pembahasan KUA PPAS P-APBK harus segera ditetapkan jadwalnya.
"kita sepakati minggu depan ini harus dilakukan Paripurna Penyampaian KUA PPAS P-APBK Lhokseumawe anggaran tahun 2025" Ungkap Zulya Zaini selaku Wakil Ketua Panmus, turut didampingi oleh Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe, Sudirman Amin.
Selanjutnya sebut Zulya Zaini, Minggu ketiga bulan September ini ditargetkan harus selesai dilakukan Pembahasan, sehingga akhir September sudah kita lakukan Rapat Paripurna Pengesahan P-APBK Lhokseumawe anggaran tahun 2025 untuk menjadi Qanun P-APBK Kota Lhokseumawe.
Untuk itu Wakil Ketua Panmus berharap agar semua yang terlibat dalam Panitia Musyawarah dapat bekerja secara maksimal untuk final kan jadwal tersebut. Setelah itu baru nanti Panitia Anggaran (Panggar) membahas program-program yang disampaikan eksekutif dalam KUA PPAS P-APBK nanti.
Dokumen Istimewa
Apabila ada program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat supaya dapat di konsultasi dengan OPD yang bersangkutan (bahas dua pihak), terang Zulya Zaini yang juga Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe dari Fraksi Golkar.
Menurut Zulya, hal ini penting dilakukan, untuk melihat dalam Plafon Anggaran Prioritas Sementara apakah sudah adanya kesesuaian dengan kepentingan masyarakat saat ini. Baik infrastruktur, sarana dan prasarana, serta program yang dapat membangkitkan dunia usaha di Kota Lhokseumawe, khususnya bidang UMKM dan pengendalian pangan.
Kita pahami bersama, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat terjepit. Inflasi terhadap bahan pokok kian meroket akhir akhir ini. Sadar tidak sadar kondisi itu dampak dari efesiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Berlaku merata ke seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
Untuk itu, kami selaku wakil rakyat harus benar-benar selektif dalam Pembahasan anggaran Perubahan tahun 2025 maupun anggaran murni tahun 2026 nanti. "itu semua untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam bangkitkan ekonomi di tengah badai inflasi dan efesiensi, ujar politisi senior Partai Golkar.
Disamping itu, dalam pembahasan Panggar nanti perlu dilihat anggaran yang dapat mensejahterakan ASN, PPPK dan honorarium guru guru pengajian yang dinilai sangat berjasa dalam menyukseskan Pembangunan di Kota Lhokseumawe serta dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Lhokseumawe, baik Pendidikan Umum maupun Pendidikan Dayah, tuturnya.
Perlu diketahui Kondisi keuangan Pemko Lhokseumawe sangat terbatas akibat dana transfer pusat ke kota Lhokseumawe terus menurun, termasuk dana DAK dan Otsus. Fakta ini telah membuat Kota Lhokseumawe landai dalam membangun sehingga banyak program-program prioritas menjadi tertunda. Semoga kebijakan fiskal pemerintah pusat pada tahun 2026 mampu bangkitkan ekonomi ke daerah-daerah termasuk di Kota Lhokseumawe.
DPRK Lhokseumawe berharap eksekutif dalam waktu dekat ini bisa menyelesaikan KUA PPAS P-APBK tahun 2025 untuk di sampaikan ke DPRK Lhokseumawe agar kami dapat melakukan Pembahasan secepatnya dan sesuai rencana, target kita akhir September sudah kita sahkan (ketuk palu), ungkap Wakil Ketua Panmus ini. (PS/DAMRY).
