DPRD Padangsidimpuan Gelar RDP: Guru Curhat Soal Tunjangan yang Tak Kunjung Cair, Dewan Janjikan Langkah Nyata

/ Selasa, 07 Oktober 2025 / 18.06.00 WIB




POSKOTASUMATERA.COM – PADANGSIDIMPUAN –Suasana haru dan penuh harapan menyelimuti ruang rapat DPRD Kota Padangsidimpuan pada Senin (6/10/25). Para guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Kota Padangsidimpuan (FMGKP) duduk berdampingan dengan para wakil rakyat, membawa satu suara: meminta kejelasan tunjangan profesi yang hingga kini belum cair.


Di balik wajah ramah dan sapaan sopan, tersimpan rasa lelah yang tak diucapkan. Bagi mereka, tunjangan profesi bukan sekadar angka dalam slip gaji — melainkan wujud penghargaan atas dedikasi panjang dalam membentuk generasi penerus bangsa.

“Sudah hampir setahun kami menunggu. Bukan karena ingin menuntut lebih, tapi karena kami juga punya keluarga dan tanggung jawab,” ungkap salah satu guru peserta RDP dengan suara bergetar.


Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, yang memimpin langsung jalannya rapat, dengan tegas menyatakan bahwa dewan akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius.


“Pemenuhan hak para guru adalah hal yang tidak bisa ditawar. Guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. RDP ini adalah langkah konkret DPRD untuk mendengarkan langsung dan mendorong realisasi hak-hak mereka,” ujarnya dengan nada empatik.


Di hadapan para guru yang hadir, Srifitrah menekankan bahwa DPRD bukan hanya sekadar lembaga pembuat kebijakan, melainkan rumah aspirasi tempat rakyat mencari keadilan dan kepastian.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Hj. Taty Ariyani Tambunan, menambahkan bahwa pihaknya memahami betul beban psikologis dan ekonomi yang tengah dirasakan para pendidik.


“Kami mendengar dan memahami kegelisahan Bapak dan Ibu guru. Isu kesejahteraan guru adalah isu kemanusiaan dan prioritas. Dewan akan segera memanggil pihak eksekutif untuk membahas percepatan penyaluran TPG,” tegasnya.


Bagi para guru, kehadiran dewan dalam mendengar langsung aspirasi mereka adalah secercah harapan di tengah ketidakpastian. Mereka berharap langkah DPRD tidak berhenti pada rapat semata, tetapi benar-benar membawa solusi nyata.


Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hangat itu akhirnya ditutup dengan komitmen bersama: memperjuangkan hak-hak guru sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi yang selama ini menjadi pondasi peradaban bangsa.


“Kalau bukan negara yang memperhatikan guru, siapa lagi? Karena tanpa guru, tak akan ada pejabat, tak akan ada DPRD,” ujar salah satu guru sambil tersenyum getir — kalimat sederhana yang seolah menjadi cermin nurani bagi semua yang hadir hari itu.(PS/BERMAWI)






Komentar Anda

Terkini: