Papan bunga tersebut memuat pesan-pesan yang seolah mewakili sikap publik terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Humbang Hasundutan. "Namun setelah ditelusuri lebih jauh, indikasi kuat muncul bahwa rangkaian papan bunga tersebut bukan berasal dari warga Pollung, melainkan ulah pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Camat Pollung, Imron Banjarnahor, akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan resmi untuk meredam kebingungan bahkan potensi gesekan sosial yang mungkin timbul akibat informasi yang simpang siur, kepada Media."Dalam himbauan resminya, ia menegaskan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan langkah-langkah cepat untuk memastikan sumber dan maksud dari papan bunga tersebut.
Menurut Imron, setibanya kabar soal papan bunga itu, pihak kecamatan langsung melakukan pengecekan dari hulu ke hilir, termasuk menghubungi para Kepala Desa se-Kecamatan Pollung.
Dari hasil koordinasi tersebut, seluruh Kepala Desa menyatakan tidak pernah memesan, menyetujui, ataupun mengetahui adanya papan bunga yang mengatasnamakan warga mereka.
“Kami bahkan meminta para Kepala Desa mengonfirmasi langsung kepada anggota BPD masing-masing. Hasilnya tegas: tidak ada satu pun unsur pemerintahan desa yang merasa terlibat,” ujar Imron.
Tidak berhenti di situ, ia juga menegaskan bahwa papan bunga tersebut tidak mewakili tokoh masyarakat marga Marbun, yang namanya sempat dicatut tanpa persetujuan. “Ini jelas tindakan sepihak dari oknum yang ingin menggunakan nama masyarakat tanpa izin. Ini sangat kami sesalkan,” tambahnya.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Imron Banjarnahor segera melaporkan peristiwa ini kepada Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan. Ia meminta arahan langsung agar penanganan isu ini tetap berada di jalur yang kondusif.
Bupati Humbahas memberikan arahan yang jelas: masyarakat tidak perlu bersikap reaktif, tidak perlu terpancing, dan tidak perlu melakukan gerakan dalam bentuk apa pun. Pemerintah meminta agar situasi tetap dijaga dengan kepala dingin, sebab tindakan provokatif sekecil apa pun dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat yang sebenarnya kondusif.
“Kami telah menerima arahan dari Bapak Bupati, dan beliau meminta agar seluruh masyarakat tetap tenang. Jangan membuat atau menanggapi aksi apa pun yang berpotensi menimbulkan kegaduhan,” jelas Imron.
Dalam himbauannya, Imron menegaskan bahwa penggunaan nama masyarakat tanpa izin merupakan tindakan yang tidak beretika, bahkan berpotensi memecah belah persatuan sosial. Ia meminta warga agar lebih kritis dan tidak mudah percaya pada pesan-pesan yang mengatasnamakan kelompok tertentu.
“Kita sedang menghadapi era informasi yang sangat cepat. Tidak semua yang terlihat di permukaan benar adanya. Masyarakat harus lebih cerdas, jangan membiarkan diri dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui kegaduhan sosial,” tegas Imron.
Ia juga mengingatkan bahwa papan bunga yang sering muncul sebagai simbol dukungan maupun penolakan kerap kali tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya. Banyak di antaranya dibuat oleh pihak tertentu untuk menciptakan narasi tertentu demi kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kehendak rakyat.
Camat Pollung menutup himbauannya dengan pesan kuat tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial serta kebersamaan. “Pollung selama ini dikenal sebagai wilayah yang damai, rukun, dan penuh toleransi. Jangan biarkan hal-hal seperti ini merusak hubungan antarmasyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah.”
Ia menegaskan bahwa pemerintah kecamatan bersama desa akan terus berkoordinasi menjaga situasi tetap aman. Jika ditemukan informasi atau tindakan yang meresahkan, masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak kecamatan atau aparat terkait.
“Kita jaga Pollung bersama. Tidak boleh ada upaya pihak luar ataupun oknum yang menunggangi situasi demi agenda tertentu,” kata Imron.
Kasus papan bunga misterius ini menjadi momentum penting bagi warga untuk belajar memilah informasi. Dalam ekosistem politik dan media sosial yang semakin keras, publik perlu lebih tenang dalam merespons narasi-narasi yang beredar.
Dengan klarifikasi resmi, pemerintah berharap isu ini dapat ditutup dengan baik tanpa meninggalkan ketegangan di tengah masyarakat. “Jangan memberi ruang bagi provokator. Persatuan lebih penting dari kepentingan segelintir orang,” tutup Camat Imron Banjarnahor. (PS/BN)
