POSKOTASUMATERA.COM — PADANGSIDIMPUAN — Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindumgan Anak terus memperkuat strategi perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula MAN 2 Padangsidimpuan pada Kamis (27/11/2025) tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Ariyani Tambunan SH, Anggota DPRD Hj.Arjuna Sari Nasution, serta ratusan peserta dari Lurah, Kepala Lingkungan dan berbagai Elemen masyarakat. Sosialisasi ini juga menjadi ruang informasi bagi layanan pengaduan kekerasan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Padangsidimpuan, disusul pembacaan doa sebagai simbol komitmen moral dalam memperkuat perlindungan sosial. Secara ilmiah, kegiatan sosialisasi publik semacam ini berfungsi sebagai media capacity building, yaitu penguatan kapasitas masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami alur pelaporan, dan terlibat aktif dalam pencegahan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang mampu melakukan intervensi awal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Padangsidimpuan, Hj. Elida Tuti Nasution SH, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa angka kekerasan di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian serius. Menurutnya, laporan tahun berjalan menunjukkan dominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kekerasan seksual terhadap anak. “Apa yang disampaikan narasumber hari ini harus mampu diimplementasikan dalam keluarga dan lingkungan. Pencegahan tidak mungkin berhasil tanpa partisipasi semua pihak,” ujarnya.
Secara ilmiah, kekerasan berbasis gender dan usia umumnya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti budaya patriarki, tekanan sosial-ekonomi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Melalui sosialisasi ini, Pemko Padangsidimpuan menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat bahwa setiap tindakan kekerasan memiliki konsekuensi hukum. Dinas PPPA juga menegaskan kesiapan mereka memberikan layanan pengaduan tanpa biaya, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta rujukan medis bagi korban yang membutuhkan.
Dalam paparannya, Hj. Elida secara khusus menekankan peran Kepala Lingkungan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini kasus kekerasan. Secara struktural, Kepala Lingkungan adalah pihak pertama yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga paling mungkin mendapatkan laporan awal ketika kejadian terjadi. “Ketika ada kejahatan di dalam keluarga, masyarakat harus tahu ke mana melapor. Kepala Lingkungan harus memahami prosedur agar dapat menjadi jembatan awal penanganan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Hj. Taty Ariyani Tambunan SH, turut memberikan perspektif mengenai meningkatnya kerentanan keluarga. Ia menilai bahwa ketidakstabilan ekonomi kerap menjadi pemicu konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan, perceraian, hingga dampak psikososial bagi anak. Ia bahkan menyoroti adanya kasus ekstrem seperti pernikahan sedarah yang muncul karena lemahnya pengawasan keluarga serta minimnya edukasi terkait kesehatan reproduksi dan norma sosial. “Situasi ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi alarm bagi semua pihak,” tegasnya.
Menutup kegiatan, Hj. Taty berharap agar Dinas PPPA lebih intens melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan dan lingkungan. Menurutnya, Satgas Pencegahan Kekerasan harus menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi masyarakat, bukan sekadar struktur administratif. “Lurah dan Kepala Lingkungan wajib menyampaikan aturan, risiko, dan dampak kekerasan kepada warga. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab sosial kita bersama,” pungkasnya.
Anggota DPRD Tapsel, Hj. Arjuna Sari Nasution, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa banyak kasus kekerasan bersumber dari “keegoan yang tidak terkendali,” sehingga diperlukan pendekatan pendidikan karakter dan komunikasi keluarga yang lebih kuat. (PS/BERMAWI)
