Distribusi BBM Di Humbahas Semrawut: Antrean Panjang, Pengaturan Lemah, Dan Warga Kembali Bolak-Balik Ke SPBU

/ Senin, 08 Desember 2025 / 10.28.00 WIB

POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS ,- Situasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Humbang Hasundutan kembali mendapat sorotan tajam. Antrean panjang kendaraan roda dua (R2), roda tiga (R3), dan roda empat (R4) terlihat di beberapa SPBU sepanjang pekan ini, menimbulkan keresahan warga yang bergantung pada BBM untuk bekerja, berdagang, serta menjalankan aktivitas pertanian.

Warga mengeluhkan pengaturan layanan yang dinilai belum tertata dengan baik. Alur antrean kerap tidak jelas, informasi pasokan tidak merata, dan pengawasan lapangan belum terasa maksimal.

“Kami antre lama, tapi pengaturan antrean belum jelas. Kami hanya ingin pelayanan yang tertib supaya semua kebagian,” ujar seorang warga Doloksanggul.

Di sejumlah titik, muncul fenomena baru yang ikut memperpanjang kerumunan. Setelah mengisi BBM, sebagian warga terlihat memindahkan bahan bakar dari tangki kendaraan ke jeriken atau wadah lain sebagai cadangan untuk keperluan kerja.

Praktik ini memang dilakukan di luar area SPBU dan bukan pelanggaran yang diarahkan kepada pihak tertentu. Namun dampaknya signifikan:

  • antrean menjadi panjang karena sebagian warga kembali masuk SPBU setelah memindahkan BBM dari kendaraannya,
  • petugas kesulitan mengatur arus kendaraan yang bolak-balik,
  • waktu pelayanan semakin lama karena keluar masuk kendaraan tidak stabil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpastian pasokan membuat warga mencari cara agar tidak kehabisan bahan bakar.

Sebagai dinas yang membidangi perdagangan, koperasi, dan ketenagakerjaan, KOPENAKER menjadi salah satu instansi yang paling mendapat perhatian publik. 

Meski bukan aktor utama dalam distribusi BBM ataupun penanganan bencana, KOPENAKER memiliki peran strategis dalam:

1. Perlindungan UMKM Terdampak

  • mendata UMKM yang kesulitan beroperasi akibat kelangkaan BBM,
  • membantu menghubungkan UMKM ke program pemulihan ekonomi,
  • memfasilitasi skema distribusi alternatif melalui koperasi logistik.

2. Penguatan Koperasi Konsumen & Produsen

Koperasi dianggap sebagai benteng ekonomi rakyat saat harga naik dan distribusi terganggu. KOPENAKER dapat mendorong:

  • koperasi konsumen menyediakan kebutuhan pokok,
  • koperasi transportasi mengatur rute prioritas,
  • koperasi pertanian menjaga kelancaran distribusi hasil panen.

3. Program Pelatihan Responsif Bencana

Pasca bencana, KOPENAKER dapat membuka:

  • pelatihan padat karya,
  • reskilling bagi pekerja terdampak,
  • kursus BLK seperti perbaikan motor, pengolahan pangan cepat, hingga produksi rumahan.

4. Koordinasi Kebijakan

Melalui rakor lintas-OPD, KOPENAKER berperan menyampaikan rekomendasi sektor tenaga kerja yang membutuhkan prioritas BBM.

Masyarakat menilai ada beberapa hal yang belum maksimal dari instansi terkait, terutama dalam hal:

  • pengaturan alur pelayanan SPBU,
  • pemantauan rutin saat antrean membludak,
  • keterbukaan informasi mengenai pasokan BBM,
  • koordinasi lintas instansi pada jam-jam padat.

Di lapangan, ketidakteraturan terlihat dari:

  • pembagian jalur untuk setiap jenis kendaraan,
  • penyesuaian pelayanan saat pasokan terbatas,
  • minimnya petugas pengarah di jam sibuk,
  • lonjakan warga yang kembali masuk antrean setelah memindahkan BBM dari kendaraannya.

Kondisi ini memberi kesan bahwa koordinasi antarinstansi teknis belum berjalan optimal.

Kelangkaan BBM berdampak luas pada kehidupan masyarakat:

1. Transportasi Harian Terganggu

Ojek, pedagang, pekerja medis, dan tenaga harian mengeluhkan keterlambatan aktivitas.

2. Perdagangan dan Pertanian Terhambat

Transportasi barang melambat, mesin pertanian sulit beroperasi, dan biaya logistik meningkat.

Situasi ini membutuhkan kolaborasi terpadu lintas instansi:

  • KOPENAKER/Kopedagin: pengawasan BBM dan koordinasi dengan SPBU–Pertamina
  • Dinas Perhubungan: pengaturan arus kendaraan dan jalur antrean
  • Satpol PP: penertiban lokasi dan dukungan lapangan
  • Polres: pengamanan titik rawan
  • Ekbang Setdakab: pelaporan dan perencanaan kebutuhan
  • BPBD: memastikan BBM untuk penanganan kedaruratan
  • Pertamina: suplai dan evaluasi tata kelola SPBU

Berdasarkan konsumsi nasional rata-rata, kebutuhan BBM untuk perjalanan 1 kilometer adalah:

  • Roda 2: 0,022–0,028 liter/km
  • Roda 3: 0,033–0,05 liter/km
  • Roda 4: 0,083–0,125 liter/km
  • Roda 6: 0,20–0,33 liter/km

Data ini menggambarkan pentingnya pasokan yang stabil, terutama pada wilayah dengan aktivitas transportasi tinggi dan rantai logistik aktif.w

Warga Humbahas berharap penanganan kelangkaan ini dilakukan secara konkret, bukan hanya melalui imbauan. Sejumlah solusi yang diharapkan publik antara lain:

  • penataan jalur antrean untuk R2, R3, dan R4,
  • petugas pengarah di titik rawan,
  • informasi pasokan yang diumumkan secara rutin,
  • pembagian waktu pelayanan saat antrean membludak,
  • koordinasi lapangan yang seragam antarinstansi.

Situasi kelangkaan yang diperparah tingginya kebutuhan BBM pascabencana di Sumatera Utara membuat pasokan semakin terbebani. Namun masyarakat menegaskan, mereka tidak menuduh siapa pun mereka hanya menunggu: pengaturan yang lebih tertib, pelayanan yang lebih adil, informasi pasokan yang lebih jelas, agar aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan normal kembali.(PS/BN)


Komentar Anda

Terkini: