POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,-Di tengah tekanan pemulihan infrastruktur pascabencana, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H. menunjukkan model kepemimpinan yang menempatkan kerja nyata di atas seremoni.
Hanya memusatkan perhatian pada agenda administratif formal, Bupati memilih turun langsung ke lapangan untuk mengantarkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 kepada operator alat berat yang sedang bertugas di lokasi pemulihan.
Langkah ini dilakukan menyusul ketidakhadiran sembilan operator alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam penyerahan SK PPPK secara resmi yang digelar di Lapangan Bukit Inspirasi, Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Rabu (18/12/2025).
Ketidakhadiran tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena para operator tengah mengerjakan pembukaan dan perbaikan jalan alternatif menuju Desa Batu Nagodang Siatas, akses vital bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Jalan alternatif Batu Nagodang Siatas memegang peran strategis dalam menjaga konektivitas wilayah, mendukung distribusi logistik, serta memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi warga. Dalam konteks ini, keberlanjutan pekerjaan di lapangan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda demi agenda seremonial.
Keputusan operator untuk tetap bekerja dinilai sebagai bentuk loyalitas dan pengabdian terhadap kepentingan publik. Pemerintah daerah pun merespons dengan pendekatan yang adaptif, memastikan hak kepegawaian tetap terpenuhi tanpa menghambat pelayanan masyarakat.
Didampingi Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Humbang Hasundutan, Benyamin Nababan, serta jajaran ASN dari Dinas PUTR dan BKPSDM, Bupati Humbang Hasundutan menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu langsung di lokasi pengerjaan jalan.
Kehadiran kepala daerah di tengah aktivitas alat berat menjadi pesan politik yang kuat: pemerintah hadir di titik paling krusial, bukan hanya di podium seremoni."Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadi penghambat kerja lapangan, terutama dalam situasi pascabencana.
“Pemulihan infrastruktur menyangkut hajat hidup orang banyak. Aparatur yang bekerja di lapangan harus kita dukung penuh, baik secara moral maupun administratif,” tegas Bupati.
Pengantaran SK PPPK Paruh Waktu ke lokasi kerja mencerminkan kebijakan kepegawaian yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan bahwa aturan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi pelayanan publik, melainkan harus menjadi instrumen pendukung kerja aparatur.
PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga teknis seperti operator alat berat, dipandang sebagai elemen strategis dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan menjaga stabilitas pelayanan dasar masyarakat.
Lebih dari sekadar penyerahan SK, peristiwa ini merepresentasikan gaya kepemimpinan responsif dan partisipatif, di mana kepala daerah memilih hadir langsung di lapangan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Pendekatan ini memperkuat pesan bahwa dalam situasi darurat, keputusan cepat, keberpihakan pada kepentingan rakyat, dan keteladanan pemimpin menjadi kunci pemulihan daerah.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan arah kebijakan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya urusan teknis, tetapi juga komitmen politik untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat. (PS/BN)
