POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Di banyak tempat, Surat Keputusan (SK) diperlakukan seperti piala. Ia dirayakan dengan panggung, dibingkai oleh protokol, diabadikan kamera, lalu disimpan sebagai bukti sah bahwa seseorang telah “resmi” menjadi bagian dari negara.
Tepuk tangan disiapkan. Barisan dirapikan. Wajah-wajah dipoles rapi, seolah pengabdian dimulai dari sana—dari panggung, dari mikrofon, dari seremoni."Namun Rabu, 18 Desember 2025, di Kabupaten Humbang Hasundutan, logika itu runtuh pelan-pelan.
Penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 digelar di Lapangan Kantor Bupati Humbang Hasundutan. Acara berjalan tertib. Protokol bekerja. Nama-nama dipanggil satu per satu. Tetapi ada sembilan nama yang tak pernah melangkah ke depan.
Nama mereka tercatat. Hak mereka sah. Status mereka jelas. Namun tubuh mereka tidak hadir di barisan penerima. Bukan karena membangkang. Bukan karena lalai. Bukan pula karena tak menghargai negara.
Sementara mikrofon berpindah tangan dan sambutan disampaikan, sembilan operator ini berada di jalur alternatif menuju Desa Batu Nagodang Siatas—sebuah akses vital yang rusak parah dan mengancam keterisolasian warga. Di sana, tidak ada karpet merah. Tidak ada aba-aba MC. Tidak ada waktu menunggu acara selesai.
Yang ada hanya lumpur, hujan, alat berat, dan satu kenyataan pahit: jika mereka berhenti, masyarakat berhenti hidup normal.
Di medan itu, waktu tidak dihitung dengan rundown acara, tetapi dengan risiko longsor. Setiap menit berarti akses anak sekolah, distribusi hasil pertanian, jalur logistik, dan kebutuhan darurat warga. Jalan itu bukan sekadar infrastruktur—ia adalah nadi kehidupan.
Dalam tradisi birokrasi lama, ketidakhadiran dalam acara resmi kerap dicatat sebagai pelanggaran disiplin. Absensi menjadi ukuran loyalitas. Kursi kosong dianggap pembangkangan. Namun hari itu, sesuatu yang jarang terjadi justru berlangsung.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., tidak berhenti pada laporan meja atau dokumentasi acara. Ia turun langsung ke lokasi pekerjaan. Tanpa mimbar. Tanpa pidato panjang. Tanpa formalitas berlebihan.
SK pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diserahkan tepat di tempat para operator bergulat dengan tanah dan mesin.
“Kalau mereka meninggalkan pekerjaan ini demi seremoni, siapa yang dirugikan? Masyarakat,” ujar Bupati singkat, tegas, dan telanjang dari basa-basi—sebuah kalimat yang terasa seperti sindiran halus namun keras terhadap budaya birokrasi yang terlalu sering mengagungkan simbol dibanding hasil.
SK itu diterima bukan dengan jas licin dan sepatu mengkilap, melainkan dengan helm proyek, rompi kerja, dan sepatu yang warnanya telah lama kalah oleh lumpur. Tidak ada tepuk tangan panjang. Tidak ada pose berjajar sempurna. Yang terdengar hanya suara alat berat dan komitmen untuk menuntaskan pekerjaan.
Bupati menyampaikan apresiasi mendalam kepada sembilan operator tersebut. Ia menegaskan bahwa dedikasi mereka adalah wajah paling jujur dari pengabdian: bekerja lebih dulu, merayakan belakangan—atau bahkan tak perlu dirayakan sama sekali.
“Kita tidak sedang mengejar acara. Kita sedang mengejar kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Peristiwa ini bukan sekadar soal SK yang diantar ke lokasi kerja. Ia adalah cermin yang diam-diam ditaruh di hadapan birokrasi. Tentang siapa yang bekerja dalam sunyi. Tentang siapa yang hadir tanpa sorotan. Tentang bagaimana negara seharusnya memaknai penghargaan.
Sembilan operator ini tidak viral. Tidak berpidato. Tidak memegang mikrofon. Tetapi hasil kerja mereka akan dilalui ribuan kaki setiap hari. Jalan yang mereka buka tak pernah meminta dokumentasi. Lumpur yang mereka singkirkan tak pernah meminta pengakuan. Namun dari sanalah denyut pengabdian terasa paling nyata.
Ironisnya, di negeri ini, kerja paling menentukan sering kali paling sepi tepuk tangan. "Hari itu, SK bukan sekadar surat keputusan."Ia menjadi simbol bahwa kerja sunyi tetap layak dihargai. Bahwa negara tidak cukup hanya memanggil dari mimbar tetapi harus berani turun mendatangi mereka yang sedang bekerja.
