POSKOTASUMATERA.COM – TAPSEL — Di tengah situasi pascabencana yang masih menekan 12 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara tetap melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengurus Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) pada 8–10 Desember 2025. Keputusan ini berlangsung meski pemerintah kabupaten telah menerbitkan surat resmi agar agenda tersebut ditunda mengingat daerah masih berada dalam status tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/575/KPTS/2025.
Dalam surat yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tapsel, Padot S.Sos, pemerintah daerah menjabarkan beberapa alasan berbasis analisis sosial dan situasional. Salah satunya adalah kondisi psikologis masyarakat yang masih berada pada fase pemulihan akibat banjir bandang dan longsor. Menurut pendekatan psikologi bencana, masyarakat yang baru mengalami krisis cenderung memiliki tingkat stres tinggi sehingga prioritas perhatian tertuju pada pemulihan diri, keluarga, dan lingkungan. Dalam kondisi tersebut, kegiatan pelatihan dianggap berpotensi tidak efektif secara pedagogis.
Dari perspektif ekonomi wilayah, pemerintah daerah juga menyoroti hambatan teknis yang signifikan. Gangguan suplai BBM dari Pertamina Sibolga, yang memaksa pendistribusian ulang dari Depot Pertamina Dumai, berdampak pada kenaikan harga hingga Rp30.000–Rp35.000 per liter. Secara ilmiah, kenaikan drastis ini menjadi indikator disrupsi logistik, yang menurut literatur manajemen krisis dapat menyebabkan penurunan mobilitas, peningkatan biaya operasional kegiatan, serta melemahnya efektivitas pelayanan publik. Sektor pelatihan pun tidak luput dari dampaknya.
Meski berbagai pertimbangan telah disampaikan secara formal, pelatihan tetap berjalan di dua lokasi: Aula PIA Hotel Jalan Raja Inal Siregar dan Aula STAITA Jalan Mawar Padangsidimpuan. Keputusan ini menuai sorotan karena dinilai “kurang responsif kebencanaan” dan tidak sejalan dengan prinsip prioritas sumber daya yang lazim diterapkan pada fase tanggap darurat. Dalam kerangka manajemen bencana, seluruh SDM strategis—termasuk pengurus KDKMP—seharusnya fokus pada kerja-kerja pemulihan sosial-ekonomi di tingkat desa.
Fakta lapangan yang disampaikan peserta turut memperkuat kritik. Mereka melaporkan bahwa fasilitas pelatihan sangat minim, seperti ketiadaan alat tulis kantor (ATK) Spanduk kegiatan dan kegiatan yang hanya mengandalkan layar proyeksi. Minimnya sarana ini memunculkan pertanyaan terkait kualitas penyelenggaraan, efektivitas penggunaan anggaran negara, serta akuntabilitas penyelenggara di tengah kondisi kedaruratan. Dalam evaluasi kebijakan publik, kondisi seperti ini sering dikategorikan sebagai penurunan mutu program karena ketidaksesuaian konteks pelaksanaan.
Dari sisi ilmiah, pelaksanaan pelatihan pada situasi tidak kondusif berpotensi menurunkan daya serap materi dan menghambat transfer pengetahuan, terutama karena peserta menghadapi tekanan emosional dan keterbatasan fisik. Teori cognitive load menyebutkan bahwa beban psikologis yang tinggi dapat mengurangi kapasitas otak dalam menerima dan mengolah informasi baru. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Tapsel yang masih berjibaku dengan pemulihan pascabencana.
Melalui surat resminya, Plt. Kadis Tapsel menilai bahwa penundaan menjadi langkah yang paling rasional dan proporsional untuk menjaga efektivitas program serta keselarasan dengan situasi kedaruratan. Pemkab mengusulkan agar agenda dijadwalkan ulang pada minggu kedua atau ketiga Desember 2025, ketika kondisi diperkirakan lebih stabil.
Kini, publik menantikan tindak lanjut dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara—baik terkait evaluasi kebijakan, efektivitas penyelenggaraan, maupun akuntabilitas penggunaan anggaran pelatihan—di tengah status darurat yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah di semua tingkatan.((PS/BERMAWI)
