POSKOTASUMATERA.COM - MADINA - Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menuai kritik dan memicu ketegangan di lapangan. Antrean panjang yang terjadi sejak pagi di SPBU Aek Godang. berujung kericuhan setelah stok Pertalite dinyatakan habis ketika ratusan warga masih menunggu giliran, pada Rabu (3/12/2025)
Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Madina, Parlin Lubis, menjelaskan bahwa pembatasan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan pemerataan distribusi BBM bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kebijakan ini bersifat preventif, agar distribusi BBM lebih merata dan seluruh masyarakat yang membutuhkan tetap kebagian,” ujar Parlin di Panyabungan.
- Pertalite
- Roda dua: maksimal Rp50.000/hari
- Roda tiga: maksimal Rp100.000/hari
- Roda empat: maksimal Rp200.000/hari
- Biosolar
- Roda empat: maksimal Rp200.000/hari
- Roda enam: maksimal Rp300.000/hari
- Roda sepuluh: maksimal Rp500.000/hari
Ketegangan memuncak ketika pihak SPBU mengumumkan stok Pertalite telah habis, sementara antrean kendaraan masih mengular panjang. Warga yang sudah menunggu berjam-jam mempertanyakan transparansi stok karena sebelumnya beredar informasi bahwa masih ada sisa.
Kerumunan kemudian menghampiri aparat kepolisian yang sedang berjaga untuk meminta bukti bahwa BBM benar-benar telah habis. Adu argumentasi tidak terhindarkan hingga akhirnya Kapolsek Panyabungan IPTU D. Sinulingga, SH, turun langsung menenangkan massa.
“Kami memahami kondisi masyarakat. Informasi mengenai stok akan kami awasi dan pastikan berjalan transparan,” tegas Kapolsek saat memberi penjelasan di lokasi.
Kekecewaan warga semakin bertambah karena merasa kebijakan pembatasan tidak menyentuh kebutuhan di lapangan dan hanya menambah beban masyarakat serta relawan bencana yang membutuhkan mobilitas tinggi.
Salah satu warga menyampaikan harapan agar pemerintah hadir secara langsung, bukan sekadar menetapkan aturan di atas kertas.
“Kalau memang seperti ini, pemerintah harus hadir memberikan penjelasan kepada kami. Kenapa harus seperti itu? Bila perlu ratakan saja, bila perlu Rp20 ribu per motor biar semua dapat,” ujarnya dengan nada kesal.
Masyarakat meminta agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembatasan dan fokus pada pengawasan penyalahgunaan serta penimbunan BBM, bukan membatasi pembelian secara nominal.
Warga berharap kebijakan ini segera ditinjau ulang untuk menghindari konflik lanjutan dan memastikan ketersediaan BBM, terutama untuk kebutuhan logistik bantuan pasca bencana. (PS/210)
