POSKOTASUMATRA.COM | KUTACANE – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan serius terhadap draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Sorotan tajam tersebut tertuju pada alokasi anggaran sebesar Rp72,7 miliar untuk belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan yang dinilai bersifat seremonial serta minim manfaat langsung bagi masyarakat. Sabtu (31/01/2026)
Besarnya anggaran tersebut menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi riil rakyat Aceh. Di tengah tekanan ekonomi, kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat, TAPA justru dianggap lebih mengedepankan kepentingan pencitraan dibanding kebutuhan dasar rakyat.
Kebijakan ini juga dinilai mengabaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030. Sejumlah kalangan menilai, penyusunan anggaran yang tidak berpijak pada dokumen perencanaan strategis berpotensi menyesatkan arah pembangunan Aceh ke depan.
Rakyat Terhimpit, Anggaran Dipoles
Ironi kebijakan anggaran tersebut semakin mencolok ketika melihat kondisi sosial yang masih dihadapi Aceh, antara lain:
Tingginya angka stunting, yang mengancam kualitas generasi masa depan Aceh.
Rendahnya cakupan imunisasi anak, sehingga risiko kesehatan masyarakat masih tinggi.
Kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pedalaman, yang belum mendapatkan penanganan optimal melalui intervensi anggaran.
Publik pun menilai TAPA yang berada di bawah kendali Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPA telah kehilangan kepekaan sosial dan arah kebijakan, serta dinilai menjauh dari mandat pembangunan yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil.
Dinilai Cederai Visi Kepemimpinan Aceh
Kebijakan penganggaran tersebut juga dianggap berpotensi mencederai visi pembangunan yang diusung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Dek Fadh. Alih-alih memperkuat kesejahteraan rakyat, alokasi anggaran yang dinilai boros ini justru dikhawatirkan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman, menilai alokasi anggaran seremonial dalam jumlah besar mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap rakyat.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan kegagalan dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Sangat tidak masuk akal jika anggaran seremoni lebih diutamakan dibanding kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika pola penganggaran seperti ini tidak segera dibenahi, maka visi membangun Aceh yang mandiri dan sejahtera hanya akan menjadi slogan—terpampang di baliho dan iklan mahal, namun jauh dari realitas kehidupan rakyat. (PS/AZHARI)
