POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,-– Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, mengikuti rapat nasional pembahasan percepatan penyaluran bantuan perumahan dan bantuan sosial pascabencana yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Setdakab Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (26/1/2026).
Rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa validasi dan verifikasi data rumah terdampak bencana menjadi kunci utama dalam percepatan realisasi bantuan perumahan. Ia menekankan pentingnya klasifikasi kerusakan rumah secara akurat, baik kategori rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat, agar penyaluran bantuan dapat dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain aspek data, Mendagri juga menyoroti pentingnya kepastian lokasi lahan yang aman dan layak sebelum pembangunan hunian tetap (huntap) dilaksanakan. Huntap diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, dengan memperhatikan faktor keselamatan, kelayakan lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat ke depan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan target agar pembangunan fisik hunian tetap dapat mulai berjalan pada Februari 2026. Target tersebut mempertimbangkan urgensi pemulihan pascabencana, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan.
Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan huntap membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran bantuan sosial pascabencana sebesar Rp600 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program, meliputi perlindungan dan jaminan sosial berupa buffer stock logistik, beras, sembako, serta santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia.
Selain itu, terdapat program rehabilitasi sosial seperti pemenuhan nutrisi, obat-obatan, dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan sosial melalui penguatan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
Mensos menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada kelengkapan serta akurasi data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera menuntaskan pendataan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Komitmen tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh proses penanganan pascabencana, mulai dari pendataan, penyaluran bantuan perumahan, hingga bantuan sosial, dapat berjalan optimal demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Dalam rapat tersebut, Bupati Humbang Hasundutan turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sabar Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Plt. Inspektur De Zon Situmeang, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kalak BPBD Bernard Simamora, Kasatpol PP Andi Sihombing, Kadis Sosial Rambe Manalu, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, serta jajaran OPD terkait lainnya.
Editor : PS/B.Nababan
