Aktivis muda Asahan : Risky Nur Aldiyansyah, dengan tegas menolak wacana pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
POSKOTASUMATERA.COM- ASAHAN
Ketua Elemen Mahasiswa Pejuang Keadilan (EMPEKA), Risky Nur Aldiyansyah, dengan tegas menolak wacana pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aktivis muda Kabupaten Asahan itu menilai gagasan tersebut berpotensi memicu polemik luas dan menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Menurut Risky, pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan buah dari perjuangan panjang era Reformasi yang bertujuan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.
Oleh karena itu, upaya mengalihkan mekanisme pemilihan ke DPRD dinilai mencederai semangat demokrasi yang telah diperjuangkan sejak tumbangnya rezim Orde Baru.
“Pemilihan langsung adalah manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya sendiri tanpa perantara,” ujar Risky kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Ia menegaskan, mengembalikan kewenangan pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD bukan hanya membatasi hak politik rakyat, tetapi juga membuka ruang lahirnya kembali praktik politik masa lalu yang sarat kepentingan elit.
Risiko transaksi politik di ruang tertutup, menurutnya, justru lebih besar dan sulit diawasi.
“Jika pemilihan dilakukan di DPRD, potensi jual beli suara bisa jauh lebih sistematis dan terorganisir. Ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi,” tegasnya.
Selain itu, Risky menilai Kepala Daerah yang dipilih DPRD cenderung memiliki ketergantungan politik kepada partai atau koalisi pengusung. Kondisi tersebut dikhawatirkan menggeser orientasi kepemimpinan dari pelayan rakyat menjadi pelayan kepentingan partai politik.
“Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat bisa terpinggirkan karena Kepala Daerah lebih sibuk menjaga stabilitas dukungan politik di DPRD dibanding memperjuangkan kepentingan rakyat,” jelasnya.
Meski mengakui bahwa pemilihan langsung masih memiliki sejumlah persoalan, seperti praktik politik uang, Risky menegaskan hal tersebut bukan alasan untuk menghapus hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
“Solusi yang tepat bukan menghapus pemilihan langsung, melainkan memperbaiki kualitas demokrasi melalui penguatan pengawasan pemilu, penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi atau kepentingan elit.
“Demokrasi harus terus disempurnakan agar tetap berpihak pada kedaulatan rakyat,” pungkas Risky Nur Aldiyansyah.
(PS/SAUFI)
