POSKOTASUMATERA.COM – TAPANULI SELATAN- Di tengah situasi darurat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Ibu Arifatul Choiri Fauzi, Pengungsian Marsada Sipirok menjadi representasi nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan kelompok rentan. Kunjungan kerja yang berlangsung pada 3–4 Januari 2026 tersebut menegaskan bahwa fase pemulihan bencana tidak hanya berorientasi pada rekonstruksi fisik, tetapi juga pada pemulihan kualitas hidup masyarakat.
Di lokasi pengungsian, Menteri PPPA meninjau langsung kondisi para penyintas serta berdialog dengan ibu-ibu dan anak-anak yang terdampak. Interaksi ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman kehilangan, kekhawatiran terhadap kesehatan anak, serta ketidakpastian masa depan keluarga. Pendekatan partisipatif tersebut mencerminkan prinsip pembangunan berbasis manusia, di mana suara penyintas menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan pascabencana.
Dalam perspektif kebencanaan, perempuan dan anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap dampak fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penanganan pascabencana menuntut intervensi yang komprehensif, meliputi perlindungan dari risiko kekerasan, pemenuhan hak kesehatan, serta dukungan psikososial berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Menteri PPPA di Pengungsian Marsada Sipirok.
Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri PPPA didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dr. Sri Khairunnisa, MH, MKM, bersama Kepala Puskesmas Danau Marsabut dan Kepala Puskesmas Huraba. Kehadiran jajaran kesehatan ini menegaskan peran strategis layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan dalam situasi krisis.
Pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian mencakup pemeriksaan ibu hamil, pemantauan status gizi balita, penanganan penyakit infeksi pascabencana, serta skrining kesehatan mental bagi penyintas. “Puskesmas menjadi titik layanan pertama yang memastikan masyarakat tetap memperoleh hak kesehatan, meski dalam kondisi darurat,” ungkap salah satu tenaga kesehatan di lapangan. Pernyataan ini mencerminkan dedikasi tenaga kesehatan dalam menjaga keberlanjutan layanan esensial di tengah keterbatasan sarana.
Selain peninjauan lapangan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi dan refleksi kebijakan. Diskusi antara pemerintah pusat dan daerah menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan berbasis keluarga, penguatan sistem perlindungan anak di tingkat komunitas, serta peningkatan kesiapsiagaan layanan kesehatan dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengurangan risiko bencana yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Momen kebersamaan antara Menteri PPPA, jajaran Dinas Kesehatan, dan para kepala puskesmas menjadi simbol komitmen kolektif dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang tangguh dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar dokumentasi kegiatan, kebersamaan tersebut merepresentasikan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan pemulihan pascabencana.
Dari Marsada Sipirok, pesan kemanusiaan itu menguat: bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan secara holistik—menyentuh aspek fisik, mental, dan sosial—dengan empati dan keberpihakan pada kelompok paling rentan. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pemulihan sosial yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud bagi seluruh masyarakat Tapanuli Selatan.
(PS/BERMAWI)
