POSKOTASUMATERA-HUMBAHAS,- Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara melalui Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2026).
Rakor strategis tersebut diikuti Gubernur Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., turut hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan didampingi Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Kepala Pelaksana BPBD Bernard Simamora, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Alexander Gultom, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggiat Simanullang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Reinward Marpaung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Adrianus Mahulae, serta perwakilan Bappelitbangda.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, permukiman warga, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya.
Sebagai bentuk respons konkret, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur, yakni sekitar Rp275 miliar, yang mencakup perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga terdampak.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk sektor komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar. Gubernur menegaskan, Pemprov Sumut juga akan melakukan pergeseran anggaran guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menekankan bahwa rakor ini bertujuan menyelaraskan data, kebijakan, serta langkah-langkah konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan pentingnya kesiapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar utama pengambilan kebijakan, termasuk validasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir dan longsor.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatera, menegaskan bahwa dokumen R3P merupakan instrumen strategis dan indikator utama dalam menilai keberhasilan pemulihan pascabencana. Ia menyebutkan bahwa sejumlah indikator menunjukkan kondisi di wilayah terdampak mulai berangsur normal, meskipun tetap diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Hasil pemetaan di Sumatera Utara secara umum menunjukkan tren pemulihan yang membaik. Namun, konsistensi data, kecepatan eksekusi program, dan pengawasan menjadi kunci agar pemulihan berjalan optimal,” tegas Mendagri.
Rakor nasional ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala teknis di lapangan, serta usulan strategis guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Sitorus, serta Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, bersama jajaran pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya.
