POSKOTASUMATERA.COM – BOGOR — Di tengah udara sejuk Bogor, ratusan aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul dengan satu semangat yang sama: menjaga suara rakyat tetap berdaulat. Dari Aceh hingga Papua, para pegiat masyarakat sipil ini menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang digelar pada 16–18 Januari 2026, sebagai ruang konsolidasi gagasan dan komitmen terhadap demokrasi konstitusional.
Rakernas II LIRA mengusung tema “Ormas dan Pemerintah: Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional”. Tema ini tidak sekadar menjadi slogan, tetapi cerminan kegelisahan dan harapan masyarakat sipil di tengah dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berubah.
Narahubung Ketua Panitia Rakernas II LIRA, Acep Rohmatullah, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali posisi rakyat sebagai subjek utama demokrasi.
Kehadiran pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA se-Indonesia menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat. Di balik forum formal dan diskusi serius, terselip cerita perjuangan para pengurus daerah yang setiap hari bergelut dengan persoalan rakyat, mulai dari konflik agraria hingga akses keadilan yang belum merata.
Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Rakernas II juga mengukuhkan seluruh pimpinan pusat badan otonom DPP LIRA, seperti Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Koperasi LIRA, Brigade LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali. Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kesiapan LIRA memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat daya tahan organisasi dalam membela kepentingan rakyat secara berkelanjutan.
Nuansa kebersamaan semakin terasa melalui agenda outbond yang digelar di sela-sela Rakernas. Tawa, canda, dan kebersamaan antarpengurus menjadi energi tersendiri, mengingat perjuangan advokasi membutuhkan bukan hanya strategi, tetapi juga kepercayaan dan solidaritas yang kuat di antara para pejuangnya.
Rakernas II LIRA juga diperkaya dengan diskusi bersama para narasumber nasional, di antaranya Ilham Khoiri (wartawan Harian Kompas), Adi Prayitno (pengamat politik), M. Isnur (Ketua YLBHI), dan Saiful Mujani (Founder SMRC). Diskusi mengalir hangat, membedah tantangan demokrasi, penegakan hukum, hingga kualitas partisipasi publik yang dinilai masih perlu diperjuangkan agar lebih bermakna.
Puncak acara ditandai dengan orasi ilmiah Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., yang menegaskan pentingnya penguatan civil society dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Menurutnya, negara tidak dapat berjalan sendiri dalam mengurus seluruh persoalan rakyat. Sinergi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi fondasi ketahanan bangsa dan keberlanjutan pembangunan.
Salah satu rekomendasi penting Rakernas II LIRA adalah penegasan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung oleh rakyat merupakan amanat konstitusi. LIRA menilai, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan tidak menyentuh akar persoalan bangsa, termasuk masalah ekonomi dan keadilan sosial.
Rakernas II LIRA juga menyuarakan keprihatinan atas kriminalisasi terhadap pejuang rakyat, salah satunya kasus Hairil, pengurus LIRA Kalimantan Tengah yang tersandung proses hukum saat membela hak masyarakat atas lahan sawit di Sampit. Di sisi lain, DPP LIRA memberikan penghargaan kepada DPW dan DPD berprestasi, serta penghormatan khusus kepada almarhumah Mariani dari DPD LIRA Simalungun, yang dikenang atas dedikasinya memperjuangkan hak rakyat hingga akhir hayat. Dari Bogor, LIRA menegaskan satu pesan: demokrasi hanya akan hidup jika rakyat benar-benar dilibatkan, bukan sekadar dijadikan penonton.(PS/BERMAWI)
