POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatera yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Selasa (6/1).
Rakor ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat sinkronisasi, validasi, dan akurasi data pascabencana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran serta berkelanjutan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa validitas data kerusakan rumah, fasilitas umum, infrastruktur, serta jumlah pengungsi harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah. Data yang tidak sinkron dan tidak terverifikasi dengan baik berpotensi menghambat proses penyaluran bantuan, relokasi warga, hingga pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.
“Data yang valid adalah kunci utama. Tanpa data yang benar, penanganan bencana tidak akan berjalan optimal. Kepala daerah harus memastikan seluruh laporan kerusakan diverifikasi secara faktual sesuai kondisi di lapangan,” tegas Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya koordinasi aktif antara pemerintah daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian teknis terkait, serta instansi vertikal lainnya, agar seluruh tahapan penanganan bencana—mulai dari tanggap darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi—dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mempercepat proses sinkronisasi dan validasi data pascabencana, khususnya terkait dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Bupati telah menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk BPBD, Dinas Sosial, Dinas PKP, serta Bappelitbangda, untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kerusakan sarana dan prasarana publik, rumah warga, serta data sektoral lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akurasi, dan transparansi.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi dapat disalurkan secara tepat sasaran, serta mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Selain itu, Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam menghadapi bencana alam, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.
Turut hadir mendampingi Bupati Humbang Hasundutan dalam Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Chiristison Marbun, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sabar Hasiholan Purba, Kepala Pelaksana BPBD Bernard Maori Simamora, Kepala Dinas Sosial Rambe Mardongan Manalu, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Anggiat Simanullang.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional penanggulangan bencana, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.
Editor : PS/B.Nababan
