Pemkab Tapanuli Utara Tegaskan Kehadiran Negara Dalam Pelayanan Masa Transisi Pascabencana Di Kecamatan Parmonangan

/ Senin, 02 Februari 2026 / 21.55.00 WIB

POSKOTASUMATERA.COM-TAPUT,- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk tetap hadir dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Kecamatan Parmonangan dalam masa transisi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. 

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Penanganan Pascabencana di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2/2/2026).

Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak, jajaran pemerintah kecamatan, para kepala desa, perwakilan puskesmas, sektor pendidikan, pertanian, perangkat daerah terkait, serta unsur TNI-Polri dari Koramil dan Polsek setempat.

Rapat diawali dengan pemaparan laporan Camat Parmonangan beserta para kepala desa mengenai kondisi terkini desa-desa terdampak bencana, termasuk progres penyaluran bantuan kepada masyarakat. Laporan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kondisi akses jalan, jaringan listrik, layanan publik, serta dampak terhadap sektor pertanian dan sosial ekonomi warga.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa rakor ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi dan misi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah membedakan penanganan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Semua wilayah terdampak kita tangani dan kita kunjungi. Oleh karena itu, kami sangat berharap data kerusakan dari desa dapat disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan percepatan pemulihan dampak bencana, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kewenangan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Taput memprioritaskan pemulihan akses jalan, jaringan listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta lahan dan aktivitas pertanian masyarakat.

“Pemulihan ini tentu membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Dalam masa transisi pascabencana, Wakil Bupati menegaskan pentingnya memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ia meminta instansi teknis untuk proaktif mencari solusi teknis agar proses belajar mengajar tetap berjalan.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar terus memantau kondisi masyarakat dan menyampaikan informasi yang jelas serta menenangkan, termasuk terkait dampak kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penutupan perusahaan konsesi hutan yang turut berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi warga.

“Pemerintah harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Informasi yang jelas dan pelayanan yang cepat akan menjaga ketenangan masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi,” tegas Wakil Bupati menutup arahannya.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan laporan dari perangkat daerah terkait serta sesi diskusi interaktif untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan merumuskan solusi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfo, perwakilan sejumlah perangkat daerah, serta unsur Polsek dan Koramil Kecamatan Parmonangan. (PS/EN)

Komentar Anda

Terkini: