POSKOTASUMATRA.COM - ACEH TENGGARA – Polemik terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, terus bergulir dan menjadi perhatian publik.
Setelah sebelumnya muncul sorotan terkait transparansi penggunaan dana tersebut, kini mencuat dugaan adanya modus permainan anggaran serta mekanisme klaim layanan BPJS yang dinilai perlu ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.
Sejumlah sumber yang dihimpun Poskotasumatra.com menyebutkan, dalam pengelolaan anggaran kesehatan di tingkat puskesmas, potensi penyimpangan dapat terjadi melalui berbagai pola.
Mulai dari kegiatan yang dilaporkan namun tidak sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan, hingga dugaan ketidaksesuaian antara data pelayanan pasien dengan klaim yang diajukan ke BPJS.
Sorotan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Sepuluh Pemuda Aceh Tenggara, Dahrinsyah, yang mendesak Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), serta pihak Kejaksaan untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana kesehatan di Puskesmas Kota Kutacane.
“Jika memang tidak ada masalah, tentu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Justru audit sangat penting agar semuanya jelas dan transparan di hadapan publik,” kata Dahrinsyah kepada Poskotasumatra.com, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai, dana BOK merupakan anggaran negara yang harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut diperuntukkan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
“BOK itu bukan dana kecil. Jika pengelolaannya tidak transparan, wajar jika publik mempertanyakan. Karena itu kami meminta Inspektorat dan APH melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Dahrinsyah, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian publik dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang. Di antaranya terkait kegiatan yang dilaporkan dalam penggunaan dana BOK yang diduga tidak sepenuhnya terlihat realisasinya di lapangan, penggunaan anggaran operasional yang dinilai kurang transparan, serta adanya kecurigaan ketidaksesuaian antara data pelayanan pasien dengan klaim BPJS yang diajukan.
Ia menegaskan, apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan klaim BPJS, maka hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.
“Karena itu perlu audit menyeluruh. Jangan sampai ada praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, wartawan Poskotasumatra.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Kota Kutacane, Widyawati, SKM, M.KM, guna meminta klarifikasi terkait berbagai pertanyaan publik mengenai pengelolaan dana BOK dan klaim BPJS tersebut.
Namun saat didatangi ke kantor Puskesmas Kota Kutacane, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi juga dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapat tanggapan.
Ironisnya, nomor wartawan Poskotasumatra.com yang mencoba meminta klarifikasi tersebut diduga telah diblokir, sehingga komunikasi untuk memperoleh penjelasan resmi tidak dapat lagi dilakukan.
Sikap tertutup tersebut dinilai semakin menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana kesehatan di Puskesmas Kota Kutacane.
Dahrinsyah menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari pihak berwenang.
“Kami meminta Inspektorat, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum segera melakukan audit dan pemeriksaan. Jika semuanya bersih tentu akan terlihat, namun jika ada pelanggaran harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Kota Kutacane, Widyawati, SKM, M.KM, belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan publik mengenai pengelolaan dana BOK maupun mekanisme klaim BPJS di fasilitas kesehatan tersebut.
Poskotasumatra.com akan terus melakukan penelusuran lanjutan dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(PS/ASP)
