POSKOTASUMATRA.COM – ACEH TENGGARA – Setelah sebelumnya mencuat pemberitaan berjudul “Material Haram Masuk Proyek Negara? Jalan Nasional di Aceh Tenggara Terancam Skandal Hukum”, pihak pelaksana proyek akhirnya memberikan penjelasan terkait pekerjaan perbaikan jalan nasional di Kabupaten Aceh Tenggara.
PT Hutama Karya (Persero) menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari dukungan terhadap pembangunan serta pemulihan jalan dan jembatan nasional ruas Batas Gayo Lues – Aceh Tenggara (Kota Kutacane) pascabencana. Proyek tersebut merupakan salah satu jalur strategis lintas tengah yang menghubungkan Kutacane dengan Blangkejeren.
Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan untuk memulihkan mobilitas masyarakat, menjaga kelancaran arus logistik, serta mendukung distribusi bantuan selama masa pemulihan pascabencana di wilayah Aceh Tenggara.
PPK Fisik Ruas 3.5 Bts. Gayo Lues – Aceh Tenggara Kota Kutacane, Jaya Yuliadi, menjelaskan bahwa pekerjaan dilakukan dalam dua tahapan, yakni tahap fungsional tanggap darurat dan tahap pembangunan permanen atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
“Untuk tahap fungsional tanggap darurat telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh tim Hutama Karya dan saat ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya pekerjaan memasuki tahap permanen atau rehab rekon yang dikerjakan mulai dari Jembatan Lawe Mengkudu hingga Rumah Bundar,” ujar Jaya Yuliadi kepada poskotasumatra.com, Jumat (06/03/2026).
Sementara itu, Project Manager PT Hutama Karya, Indradjati, menegaskan bahwa percepatan penanganan jalan nasional tersebut merupakan respons darurat yang berorientasi pada keselamatan publik serta kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, kerusakan jalan akibat bencana sebelumnya telah membahayakan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi warga, sehingga diperlukan langkah cepat agar akses transportasi kembali normal.
Menjelang arus mudik Lebaran, pekerjaan perbaikan juga dilakukan secara akseleratif dengan memanfaatkan material yang tersedia di sekitar lokasi sebagai solusi teknis agar jalan segera dapat difungsikan dan aman dilalui kendaraan.
“Fokus utama kami adalah mitigasi risiko kecelakaan dan pemulihan akses masyarakat, bukan semata aspek komersial. Jika pekerjaan ditunda, justru berpotensi memperbesar risiko bagi para pengguna jalan,” jelas Indradjati.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan tersebut juga merupakan komitmen sosial perusahaan dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Aceh Tenggara, sekaligus menjalankan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana di daerah tersebut. (PS/AZHARI)
