Ahmad Fauzi saat memaparkan komposisi Ketua Tim Kecamatan (KATIMCAM) di Kota Tanjungbalai kepada Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat menerima audiensi jajaran Program Keluarga Harapan (PKH). (POSKOTA/SAUFI)
POSKOTASUMATERA.COM- TANJUNGBALAI
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungbalai di ruang kerja Wali Kota, Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini membahas transformasi kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya pengentasan dan penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Audiensi dipimpin oleh Ketua Tim Kota (KATIMKOT) PKH Tanjungbalai, Ahmad Fauzi Hasibuan, yang memaparkan berbagai perubahan kebijakan PKH tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa transformasi program terjadi setelah sumber daya manusia PKH diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial RI di bawah Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (PSNK).
“Jika sebelumnya di tingkat daerah disebut Koordinator Kota, kini berubah menjadi Ketua Tim Kota (KATIMKOT). Transformasi ini juga terjadi hingga ke tingkat kecamatan dan pendamping di lapangan,” jelas Ahmad Fauzi.
Perubahan tersebut mengacu pada sejumlah Surat Keputusan Direktur Sosial Non Kebencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026 yang mengatur penetapan Ketua Tim Kabupaten/Kota, Ketua Tim Kecamatan, serta penugasan wilayah kerja bagi PPPK pelaksana PKH.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Fauzi juga memaparkan komposisi Ketua Tim Kecamatan (KATIMCAM) di Kota Tanjungbalai, yakni:
Sri Rejeki – Tanjungbalai Utara
Rani Soraya – Tanjungbalai Selatan
Irfan Asril – Datuk Bandar
Ahmad Fauzi – Datuk Bandar Timur
Muhammad Taufik – Sei Tualang Raso
Luthfi Ananda – Teluk Nibung
Ia menegaskan bahwa pendamping PKH bukanlah pihak yang berfungsi sebagai pengusul bantuan sosial, melainkan bertugas melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Tahun 2026, lanjut Fauzi, para pendamping PKH juga memiliki target graduasi sebanyak 24 KPM per pendamping, yang terdiri dari Graduasi Mandiri dan Graduasi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Target ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan bantuan sosial.
“Melalui program graduasi ini, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Grafik penurunan jumlah penerima bansos PKH dan BPNT sejak 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tren yang cukup positif di Kota Tanjungbalai,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, bersama jajaran, di antaranya Sekretaris Dinas Sosial M. Fathi Simamora, Kabid Linjamsos Maria Ulfa Panjaitan, Kabid Rehsos Evan Feris, Kabid Dayasos Andika Cahyadi, serta Kabid PFM Evi Fitriani.
Kadis Sosial Zul Abdiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada daerah melalui alokasi anggaran bantuan sosial yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
“Anggaran tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga muncul kesamaan persepsi antara PKH dan Dinas Sosial mengenai standar kemiskinan di Kota Tanjungbalai sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial. Salah satu perhatian utama adalah fenomena di lapangan terkait kemudahan memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang kerap menjadi pintu awal pengusulan bansos.
Menanggapi berbagai pemaparan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyatakan dukungan penuh terhadap program PKH serta siap memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, program ini sejalan dengan visi pembangunan “Tanjungbalai EMAS”, khususnya dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Program ini sangat penting dan strategis. Pemerintah Kota Tanjungbalai siap berkolaborasi agar penanganan kemiskinan berjalan efektif, tetap mengedepankan nilai kemanusiaan serta profesionalitas dalam pelaksanaannya,” tegas Wali Kota.
Ia juga mengakui bahwa pemaparan dari PKH dan Dinas Sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program pusat di daerah.
“Kami akan segera memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada jajaran kecamatan dan kelurahan agar indikator kemiskinan benar-benar diterapkan sesuai aturan dan fakta di lapangan,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Wali Kota turut mengapresiasi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui berbagai inovasi konten video di media sosial yang diperankan langsung oleh ASN.
Ia berharap langkah tersebut terus dikembangkan sebagai bagian dari transparansi, edukasi publik, dan pelayanan sosial yang lebih inovatif bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.
(PS/SAUFI)
