POSKOTASUMATERA.COM – TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Lobby Sekretariat Kantor Bupati Tapsel, Selasa (28/04/2026), sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan kinerja.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertujuan memastikan kesesuaian antara kapasitas individu dengan tuntutan strategis organisasi. Dalam konteks administrasi publik modern, langkah ini mencerminkan penerapan prinsip meritokrasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Adapun pejabat yang dilantik adalah Efrida Yanti Pakpahan, STP., MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Hamdy Saleh Pulungan, S.Sos., MM sebagai Inspektur Daerah, yang sebelumnya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).Pergeseran ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru dalam penguatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menekankan bahwa sektor pendidikan memiliki posisi sentral dalam menciptakan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.Secara khusus, kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Bupati menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, percepatan digitalisasi pendidikan melalui integrasi teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, baik secara tatap muka maupun daring, menjadi agenda prioritas yang harus segera diimplementasikan.
Lebih lanjut, optimalisasi program pendidikan strategis seperti pengembangan Sekolah Rakyat dan sekolah terintegrasi juga menjadi fokus kebijakan. Program ini secara ilmiah dipandang sebagai instrumen intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, kepada Inspektur Daerah, Bupati menekankan peran krusial Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan, audit, evaluasi, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinilai sebagai fondasi penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Bupati juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah, tercermin dari alokasi anggaran pendidikan yang telah melampaui batas mandatory spending nasional sebesar 20 persen dari APBD. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam investasi jangka panjang terhadap pembangunan manusia.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta pejabat struktural lainnya. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.(PS/BERMAWI)
