POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA – Memasuki hari ketiga sejak mencuatnya kasus siswa SMPN 2 Kutacane yang berkeliaran di luar saat jam belajar, publik tidak lagi sekadar menunggu, melainkan mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin pendidikan.
Sorotan kini bergeser. Bukan lagi pada peristiwa semata, tetapi pada lambannya respons yang hingga hari ini belum menunjukkan langkah konkret dan terukur. Situasi ini dinilai berpotensi memperdalam krisis kepercayaan terhadap tata kelola pendidikan di Aceh Tenggara.
Pengamat kebijakan publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman, menegaskan bahwa waktu adalah ujian utama dalam mengukur keseriusan pemerintah.
“Ketika waktu terus berjalan tanpa kejelasan langkah, yang tumbuh bukan kepercayaan, tetapi kecurigaan publik,” ujarnya.
Aliansi Sepuluh Pemuda bersama awak media kembali menegaskan bahwa hingga hari ketiga, tidak ada jawaban spesifik yang mampu menjelaskan arah penanganan. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa persoalan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Tekanan pun diperluas, tidak hanya pada level dinas, tetapi mulai mengarah langsung ke pihak sekolah sebagai garda terdepan pengawasan.
Ketua Aliansi Sepuluh Pemuda dengan tegas menyatakan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti di tataran wacana.
“Ini bukan sekadar kelalaian biasa. Ini menyangkut fungsi pengawasan yang tidak berjalan. Kepala sekolah tidak bisa hanya diam atau bersembunyi dari situasi. Kami mendesak agar Kepala SMPN 2 Kutacane, Vivi Elvina, segera dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakhadiran klarifikasi dari pihak sekolah justru memperkuat dugaan adanya pembiaran sistemik.
“Kalau dalam tiga hari tidak ada penjelasan terbuka, publik berhak menilai ada yang ditutup-tutupi. Pendidikan tidak boleh dikelola dengan cara seperti ini,” lanjutnya kepada Poskotasumatra.com, Jumat (24/04/2026).
Aliansi kemudian kembali melontarkan pertanyaan yang hingga kini belum terjawab:
Apakah evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan sudah benar-benar dimulai atau hanya sebatas wacana?
Siapa yang bertanggung jawab langsung memastikan pengawasan siswa berjalan di tingkat sekolah?
Apakah akan ada langkah tegas berupa perubahan sistem, atau kasus ini akan berakhir sebagai rutinitas peringatan tanpa dampak?
Menurut mereka, jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi penentu apakah kasus ini menjadi momentum pembenahan atau justru kembali tenggelam sebagai pola lama yang terus berulang.
“Publik tidak butuh narasi normatif. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: siapa diperiksa, siapa bertanggung jawab, dan kapan hasilnya diumumkan,” tutup Ketua Aliansi.
Dengan belum adanya langkah konkret hingga hari ketiga, kasus ini kini menjelma menjadi indikator serius bagi wajah pengelolaan pendidikan di Aceh Tenggara. Jika tidak segera direspons dengan tindakan tegas, sorotan publik dipastikan tidak akan mereda—justru akan semakin tajam dan meluas. (PS/ASP)
