POSKOTASUMATERA.COM-PALAS- Ketua Dewan Peduli Rakyat Daerah (DPRD) Padang Lawas Ahmad Rizky Hasibuan siapkan fasilitas untuk menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Kabupaten Padang Lawas, dalam upaya tindaklanjut untuk mencari fakta dan data atas laporan dugaan penyimpangan atau indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara yang sudah disampaikan kepada KPK RI. Demikian disampaikannya kepada Poskotasumatera.com, Rabu (8/7/2026).
"Terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Padang Lawas dan pejabat-pejabatnya. Kita sudah menyiapkan anggaran Rp1 Milyar untuk fasilitasi KPK RI," ungkap Ahmad Rizki Hasibuan melalui telepon selular.
Disampaikannya, kalau KPK RI bersedia, dana yang Rp1 Milyar akan digunakan untuk Transportasi, akomodasi, dan dokumentasi.
"Sehingga dalam menjalankan upaya penegakan hukum atau pembrantasan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah Padang Lawas dapat berlangsung dan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan Azas Praduga tak bersalah," ujarnya.
Ditambahnya, namun dengan melihat kondisi Padang Lawas yang semakin memperihatinkan sehingga kita membuat gerakan pengumpulan satu juta koin dalam menduking KPK RI untuk mengusut tuntas sebagaimana tertuang dalam laporan dari DPRD Padang Lawas.
"Selanjutnya kita mengharapkan agar KPK RI segera turun ke Kabupaten Padang Lawas, mudah mudahan laporan kita dapat dituntaskan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Demi terwujudnya Indonesia yang Maju tanpa KKN, serta rakyat yang sejahtera," ujarnya.
Disampaikan, selanjutnya, pada Jum'at (10/7/2026, dan hari senin (13/7/2026) DPRD Padang Lawas akan melakukan silaturahmi, untuk tatap muka langsung dengan pejabat institusi KPK RI untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan.
"Laporan kita ini, mudah-mudahan mereka pejabat KPK RI dapat bergerak cepat dan bertindak secara tepat," pungkas Ahmad Rizky Hasibuan. (PS/SAHAT)
