Kegiatan ini menyasar pencegahan tindak pidana korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., memberikan pemahaman mendalam terkait aspek hukum, potensi penyimpangan, serta pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program revitalisasi di lingkungan sekolah.
Dalam pemaparannya, Kajari menjelaskan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan program strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas melalui rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas dari sumber dana APBN.
"Tujuan utama program ini memastikan sekolah-sekolah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kelangsungan pembelajaran. Ini bentuk konsistensi pemerintah agar setiap anak Indonesia belajar di lingkungan yang aman dan layak," ujar Firman Halawa.
Infrastruktur pendidikan yang memadai, lanjutnya, menjadi fondasi penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.
Program revitalisasi dilaksanakan dengan skema swakelola terstruktur. Dalam skema ini, kepala sekolah ditegaskan sebagai manajer pelaksana program, bukan sebagai pelaksana teknis pembangunan fisik.
Langkah ini diambil dengan dua pertimbangan utama.
Pertama, pengadaan bahan baku secara mandiri oleh sekolah bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar satuan pendidikan dan memberi dampak ekonomi langsung.
Kedua, Kepala sekolah berhak menetapkan bagian gedung yang diperbaiki, luasan meter persegi, serta membentuk panitia pembangunan yang memiliki kredibilitas di bidang konstruksi.
Komitmen Kejari dalam Penegakan Hukum
Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. (PS/356)
