 |
| Fadhlullah | Plh Gubernur Aceh |
POSKOTASUMATERA.COM |BANDA ACEH — Peta politik dan tata kelola pemerintahan Aceh kembali menjadi sorotan menjelang momentum penting pertengahan Agustus 2026. Dua pucuk pimpinan Aceh, Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), memiliki ruang kerja yang berbeda, namun berada dalam satu garis pemerintahan yang sama.
Pembagian peran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya bukan persoalan siapa yang lebih terlihat di ruang publik, melainkan bagaimana arah strategis dan kerja operasional dapat berjalan beriringan.
Mualem: Arah Strategis dan Kebijakan
Sebagai Gubernur Aceh, Mualem berada pada posisi sentral dalam menentukan arah strategis pemerintahan, kebijakan daerah, serta keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan Aceh.
Ruang kerja tersebut mencakup mandat gubernur, penentuan arah kebijakan, komunikasi dan negosiasi politik Aceh dengan pemerintah pusat, hingga pengambilan keputusan strategis yang menjadi simbol kepemimpinan Aceh.
Momentum 15 Agustus, yang berkaitan dengan peringatan Hari Damai Aceh, menjadi salah satu ruang penting untuk melihat bagaimana representasi kepemimpinan Aceh diterjemahkan di tengah masyarakat.
Dek Fadh: Gerak Operasional
Di sisi lain, Wakil Gubernur Dek Fadh memiliki posisi penting dalam memperkuat kerja pemerintahan di lapangan.
Perannya dapat terlihat melalui representasi pemerintah dalam berbagai agenda publik, respons terhadap situasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta membantu memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Momentum 17 Agustus, ketika agenda pemerintahan Aceh kembali bersinggungan dengan perayaan nasional, menjadi salah satu panggung yang memperlihatkan bagaimana pembagian peran tersebut berjalan di lapangan.
Tiga Isu Strategis Aceh
Di balik pembagian kerja antara Mualem dan Dek Fadh, terdapat sejumlah agenda strategis yang membutuhkan koordinasi kuat.
Pertama, UUPA dan MoU Helsinki, yang tetap menjadi fondasi penting dalam perjalanan politik dan pemerintahan Aceh.
Kedua, transisi Otonomi Khusus (Otsus), terutama bagaimana Aceh menjaga kesinambungan pembangunan dan kapasitas fiskalnya.
Ketiga, daya tawar sumber daya alam dan fiskal, yang berkaitan erat dengan kepentingan Aceh dalam hubungan dengan pemerintah pusat.
Ketiga isu tersebut membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga solid dalam koordinasi dan eksekusi kebijakan.
Bukan Sekadar Soal Visibilitas
Perbedaan tingkat visibilitas antara gubernur dan wakil gubernur dalam berbagai kegiatan publik tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai tanda adanya perpecahan atau pecah kongsi.
Dalam sistem pemerintahan, perbedaan agenda dan pembagian tugas merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam satu garis kebijakan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang paling sering muncul di ruang publik.
Ujian sebenarnya adalah apakah pembagian peran antara Mualem dan Dek Fadh mampu menghasilkan koordinasi yang solid, keputusan yang cepat, serta kebijakan yang dapat dipahami dan dirasakan masyarakat Aceh.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan simbol kepemimpinan, tetapi juga kepastian bahwa dua pucuk pimpinan Aceh bergerak dalam satu arah untuk menjawab berbagai tantangan strategis daerah. (PS | DAMRY)
