Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus menerima delegasi pedagang yang menuntut mereka tidak direlokasikan, dan telah menampung aspirasi mereka. (FOTO|PS-|DAHLAN)
POSKOTASUMATERA.COM| LHOKSEUMAWE - Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus mengatakan kedatangan para pedagang itu untuk menyampaikan keluhan dan sudah ditampung aspirasi mereka. Memang ada permasalahan yang sangat krusial mengenai permintaan pemindahan lokasi mereka berjualan.
Kami meminta waktu kepada perwakilan pedagang ini untuk mencari solusi terlebih dahulu dengan Pemko Lhokseumawe. Kita pelajari dulu bagaimana skema pemerintah dalam melakukan penataan kota. Perlu kita komunikasikan bersama Pemko agar tidak terjadi hal-hal lain di balik itu, supaya pemerintah pun bijak dalam menentukan keputusannya,” ujar T. Sofianus kepada Poskota, 2 Agustus 2022 di Gedung DPRK Lhokseumawe.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRK Lhokseumawe, Dicky Saputra, menambahkan kota ini menjadi terlihat hidup, di antaranya karena adanya pedagang yang berjualan di Jalan Sukaramai. “Jadi, solusinya bukan penggusuran, tapi bagusnya mungkin lebih kepada penataan saja”.
Tetapi kita harus bertemu dengan unsur pemerintah terlebih dahulu, supaya kita pun tahu rencana mereka seperti apa. Sehingga nantinya dapat mengnyinkronkan antara rencana Pemko Lhokseumawe dan kemauan para pedagang UMKM itu.
Kalau berjualan di seputaran jalan protokol tentunya kami tidak sepakat, tapi Jalan Sukaramai ini kita pun belum tahu perencanaan Pemko mau diapakan lagi. Maka perlu kami berembuk dulu nantinya guna melahirkan solusi terbaik,” ujar Dicky Saputra.
Dapat dilaporkan, para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Sukaramai Kota Lhokseumawe mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat, Mereka meminta agar tetap diizinkan berjualan di lokasi tersebut, meskipun sudah diperingatkan oleh pemerintah untuk pindah ke tempat lain.
Sebelumnya, para pedagang kuliner itu menerima surat teguran dari Kepala Kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dengan Nomor: 338/680/2022, Perihal: Teguran I, tanggal 25 Juli 2022.
Isi surat tersebut antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan ketertiban terhadap para pedagang yang berjualan menggunakan badan jalan, bahu jalan, serta fasilitas umum lainnya dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
“Untuk maksud tersebut, perlu kami tegaskan kepada saudara agar tidak berjualan pada fasilitas umum sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Apabila saudara tidak mengindahkan larangan dimaksud, kami dari Tim Penertiban dan Ketertiban Umum Kota Lhokseumawe akan melakukan tindakan penertiban”.
Satpol PP dan WH memberikan batas waktu kepada para pedagang untuk menindaklanjuti surat teguran tersebut, 24 Juli sampai 31 Juli 2022. “Penertiban ini kami lakukan, demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan keindahan di wilayah Pemerintah Kota Lhokkseumawe,” bunyi surat teguran diteken Kasatpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, Zulkifli.
Kedatangan para pedagang itu disambut Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus alias Pon Cek, bersama Wakil Ketua Komisi C DPRK, Dicky Saputra, di Ruangan Gabungan Komisi DPRK.
Koordinator lapangan PKL Jalan Sukaramai, Anwar Wahab, mengatakan pihaknya bukan tidak menerima peraturan dari pemerintah. Namun, PKL berharap jangan sampai digusur begitu saja, karena mereka sudah puluhan tahun mencari nafkah di lokasi itu. Mereka berharap sebaiknya dilakukan penataan saja. Jika dipindahkan ke tempat lain, mereka menilai tidak ada yang strategis bagi pedagang untuk berjualan.
“Kami ikuti aturan pemerintah kalau memang ditata yang lebih rapi lagi atau lapak jualan diletakkan agak mundur sedikit dari badan Jalan Sukaramai. Jadwal bagi pedagang jam berapa baru bisa berjualan, kita juga akan mengikuti apabila dibuat suatu peraturan lain nantinya.
Cuma kalau dipindahkan rasanya agak berat, karena di lokasi lain pun sudah ada pedagang yang tempati. Ini tidak ada kejelasan kemana akan direlokasikan, makanya kami mengadu nasib ke DPRK agar ada solusi terbaik,” kata Anwar Wahab kepada para wartawan usai pertemuan dengan DPRK. (ADV)
