Kegiatan
tersebut dihadiri oleh Bupati Dairi, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, Suasta Ginting, Kadis Perindagkop Iwan Taruna Berutu, Kadis
PMD, Simon Tonny Malau, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten
Dairi/Pakpak Bharat, Pimpinan Bank Sumut dan BRI. Hadir juga secara Daring
Asisten Deputi Kementerian Kemitraan dan Deputi Pengembangan Usah Koperasi, Leonardi
Pratama, Kadis KUMKM Provsu, Naslindo Sirait, Sekda, Charles Bantjin, camat,
lurah dan kepala desa se-Kabupaten Dairi.
Bupati
Dairi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Suasta Ginting menyampaikan, Pemkab Dairi terus berupaya mendorong
penguatan ekonomi masyarakat di 161 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Dairi.
“Tentu
dalam mendukung hal ini, salah satu strategi penting yang kita dorong adalah
pembentukan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong
royong, yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa
melalui pendekatan ekonomi kerakyatan ”kata Bupati.
Disampaikan
bupati, melalui program Koperasi desa/kelurahan Merah Putih, akan ada 169 desa
dan kelurahan yang diharapkan dalam waktu dekat dapat membentuk koperasi ini.
Dengan semangat kebangsaan dan kemandirian desa dan kelurahan dapat berjalan
seiring dalam membangun ekonomi rakyat. Saya berharap kegiatan sosialisasi ini
dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada para pemangku kepentingan di desa
maupun kelurahan tentang pentingnya koperasi, mekanisme pembentukannya, hingga
strategi pengelolaan yang profesional dan transparan,”ujar Bupati.
Sementara
itu, Asisten Deputi Kementerian Kemitraan dan Deputi Pengembangan Usaha
Koperasi, Leonardi Pratama menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemkab Dairi
dalam mendorong pembentukan koperasi ini. Disampaikan Leonardi, momentum ini
adalah langkah baik dalam membangun sistem ekonomi yang berdaulat.
"Sebagaimana
presiden juga berharap koperasi ini kan berjalan baik dalam mengurangi biaya
produksi pertanian, memutus rantai rentenir, pinjol demi keadilan sosial
melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Jadi koperasi yang akan dibentuk harus
dikelola secara profesional dengan prinsip dasar koperasi yang membentuk
masyarakat yang mandiri. Kita butuh partisipasi dari seluruh warga desa.
Demikian pengurus juga harus amanah, dengan pemanfaatan digitalisasi, ingatlah
bahwa tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat," katanya
mengakhiri. (PS/K.TUMANGGER).
