POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,-Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan nasional yang bergengsi ini mengusung tema besar “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri Wardhana, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah, yang menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi makro.
“Inklusi keuangan bukan hanya tentang akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Ini menjadi bagian dari RPJMN dan RPJMD,” tegas Airlangga.
Usai kegiatan, Bupati Oloan Nababan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkomitmen mendukung penuh arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan desa wisata.
Q“Melalui TPAKD, kita akan mempercepat literasi keuangan masyarakat, memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan petani, serta membuka ruang kolaborasi dengan lembaga keuangan dan OJK. Ini sejalan dengan visi Humbahas yang maju dan mandiri,” ujar Bupati Oloan.
Bupati juga menambahkan bahwa inklusi keuangan merupakan pondasi bagi transformasi ekonomi daerah, terutama dalam mendorong masyarakat produktif agar tidak bergantung pada pinjaman informal.“Kita ingin masyarakat Humbahas punya akses yang mudah, aman, dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan resmi. Ini bagian dari komitmen kita untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.
Rakornas TPAKD 2025 ini ditutup dengan peluncuran Road Map Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026–2030, sebagai panduan nasional dalam memperkuat strategi inklusi keuangan di seluruh daerah Indonesia.
Dengan kehadiran langsung Bupati Oloan Nababan dalam forum strategis ini, Humbang Hasundutan menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. (PS/BN)
