POSKOTASUMATERA.COM – Tapanuli Selatan – Pemerintah Desa Mondang, Kecamatan Sayurmatinggi, menggelar Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (2/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan desa secara terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.
Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Kepala Desa Mondang Efendi Harahap, Camat Sayurmatinggi Enri Cofermi Batubara M.Pd, Sekretaris Camat Ali Rahman SH MH, Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kader Posyandu, tokoh masyarakat, serta warga Desa Mondang. Kehadiran multi-stakeholder ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun desa melalui perencanaan yang inklusif.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Mondang, Efendi Harahap, menegaskan bahwa RKPDes merupakan instrumen penting yang menjembatani visi pembangunan jangka panjang desa dengan kebutuhan masyarakat.
“Musyawarah RKPDes ini adalah wadah bagi kita semua untuk merancang pembangunan desa secara terbuka, partisipatif, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan tidak hanya menjawab persoalan hari ini, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Karena itu, kami sangat berharap partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan Desa Mondang berjalan selaras dengan harapan bersama,” ungkap Efendi Harahap.
Camat Sayurmatinggi, Enri Cofermi Batubara M.Pd, menambahkan bahwa musyawarah ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari sistem pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa. Menurutnya, kualitas perencanaan desa akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Sementara itu, perwakilan Pendamping Desa memberikan arahan teknis mengenai sinkronisasi program RKPDes dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan prioritas pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan pangan, penguatan layanan kesehatan melalui Posyandu, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dirancang memiliki relevansi, keberlanjutan, dan dukungan regulatif.
Partisipasi masyarakat terlihat aktif melalui usulan-usulan yang disampaikan, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan desa, penguatan program pendidikan non-formal, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pemberdayaan pemuda dan perempuan. Keterlibatan warga dalam forum musyawarah ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Musyawarah RKPDes Mondang 2026 ini diharapkan mampu melahirkan dokumen perencanaan yang realistis, solutif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, Desa Mondang dapat terus bergerak maju menuju desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah.(PS/BERMAWI)
