Komitmen besar itu terlihat dalam pertemuan penting yang dipimpin langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II) dan PT Kawasan Industri Medan (KIM), Rabu (6/5/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester Lase turut hadir dan mengambil bagian penting dalam pembahasan percepatan penyelesaian persoalan lahan demi kelancaran proyek penanganan banjir lintas wilayah tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, Direktur Utama PT KIM Dedy Mulyana, Kabid Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Sumatera II Robby Ginting beserta jajaran terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, John Ester Lase menjadi salah satu pejabat yang ikut memikirkan langkah konkret agar proses pembebasan lahan dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai aturan. Peran Dinas Perkimcikataru sangat penting karena proyek normalisasi Sungai Kera bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur semata, tetapi juga menyangkut penataan kawasan permukiman, tata ruang kota, hingga keselamatan masyarakat dari ancaman banjir tahunan.
Sungai Kera atau yang dikenal juga dengan Sungai Sulang-Saling selama ini menjadi saluran drainase primer yang sangat vital bagi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Namun tingginya sedimentasi, penyempitan aliran, serta perubahan tata guna lahan menyebabkan kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat intensitas hujan meningkat.
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa proyek normalisasi Sungai Kera memiliki dampak besar bagi masyarakat luas. Menurutnya, manfaat proyek ini tidak hanya dirasakan oleh kawasan industri, namun juga warga di Medan bagian utara hingga kawasan Mabar yang selama ini rentan terdampak genangan.
“Dampaknya tidak hanya kepada KIM saja, tetapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya di Medan bagian utara dan Mabar,” ujar Rico Waas.
Dalam upaya mempercepat realisasi proyek, Pemko Medan akhirnya mengambil alih proses pembebasan lahan yang sebelumnya mengalami hambatan akibat perbedaan nilai ganti rugi dengan pemilik lahan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah agar proyek strategis tersebut tidak kembali tertunda.
Melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Perkimcikataru di bawah kepemimpinan John Ester Lase, sejumlah strategi percepatan kini mulai dijalankan. Di antaranya menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menentukan harga lahan secara objektif dan profesional, melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik empat persil lahan yang tersisa dengan melibatkan BPN dan aparat kewilayahan, hingga menyiapkan opsi konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi melalui pengadilan apabila kesepakatan tidak tercapai.
Langkah-langkah tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pembebasan lahan dapat selesai tepat waktu sesuai ketentuan proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFREP) yang didanai World Bank. Dalam program ini, seluruh lahan diwajibkan berstatus clean and clear sebelum anggaran dapat dikucurkan.
Karena itu, Wali Kota Medan Rico Waas juga menginstruksikan jajaran Dinas Perkimcikataru untuk bekerja cepat mengejar target penyelesaian hingga Juni 2026 agar proyek segera dapat diusulkan ke pemerintah pusat.
“Kita ingin proses ini selesai, kita kasih clean and clear. Jadi tahapan beres dan tidak ada masalah lagi, tinggal jalan,” tegas Rico.
Kehadiran dan keterlibatan aktif Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase dalam pembahasan strategis tersebut menjadi bukti bahwa Pemko Medan bergerak bersama mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga memastikan penataan kawasan berjalan terarah demi menciptakan Kota Medan yang lebih aman, tertata, dan terbebas dari ancaman banjir di masa mendatang.
(PS/M.F/Tim)
