POSKOTASUMATERA.COM – Asahan - Penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kabupaten Asahan kembali menjadi sorotan.
Langkah tegas Wakil Bupati Asahan dinilai sebagai bentuk respons atas maraknya pelanggaran tonase yang berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan.
Penertiban ini bertujuan untuk menegakkan aturan batas muatan kendaraan sekaligus melindungi kondisi jalan agar tidak cepat rusak akibat truk yang melebihi kapasitas.
Namun, di balik langkah tersebut, muncul kritik tajam dari sejumlah pengamat.
Mereka menilai tindakan langsung Wakil Bupati menunjukkan lemahnya kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL.
Bahkan, muncul dugaan adanya praktik setoran dari pengusaha truk kepada oknum di instansi terkait.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD) Asahan, Budi Aula Negara, SH, secara tegas menyatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan tidak mampu menjalankan tugasnya.
“Kadishub tidak mampu menertibkan kendaraan yang melebihi muatan," ketusnya
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S, Sos. M, Si harus segera mencopot yang bersangkutan karena selain tidak kompeten, juga diduga menerima setoran dari pengusaha truk ODOL,” tegas Budi, Selasa (5/5/2026).
Sebelumnya, Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan dan lokasi bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kabupaten Asahan, Kamis (30/4/2026).
Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati menemukan truk bermuatan berat hingga mencapai sekitar 30 ton yang melintasi jalan desa. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di wilayah tersebut.
Wakil Bupati pun langsung memberikan teguran keras kepada pihak terkait dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tonase demi menjaga infrastruktur daerah.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan kendaraan ODOL di Asahan, yang hingga kini dinilai belum tertangani secara optimal oleh instansi teknis terkait.
(PS/Joko)
