POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA — Ancaman bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tenggara kembali menjadi perhatian. Di tengah meningkatnya curah hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Januari 2027, kesiapan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menjadi sorotan untuk memastikan masyarakat di kawasan rawan banjir dan longsor mendapat perlindungan serta penanganan cepat.
Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Asbi, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah kesiapsiagaan, mulai dari menyiagakan personel hingga memastikan ketersediaan peralatan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di sejumlah wilayah.
“Personel kita siagakan,” ujar Asbi saat dikonfirmasi awak media, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, kesiapan peralatan juga menjadi bagian dari langkah antisipasi BPBD. Selain dua unit peralatan yang dimiliki BPBD, terdapat pula dukungan peralatan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang ditempatkan di sejumlah titik.
“Alat BWS ada dua unit, masing-masing di Jembatan Pulatong, Pajak Pagi, dan di Lawe Hijo,” jelasnya.
Perkuat Tanggul dengan Sandbag
Langkah antisipasi juga dilakukan melalui pemasangan sandbag atau karung penahan di sejumlah titik tanggul yang dinilai membutuhkan penguatan.
Asbi menyebut, bantuan sandbag dari BNPB sebanyak 350 buah, ditambah 100 buah dari sumber lainnya, telah digunakan untuk memperkuat sejumlah titik tanggul.
Di antaranya, sebanyak 120 sandbag telah dipasang di tanggul Lawe Kisam, kemudian 95 sandbag di kawasan tanggul Lawe Kisam, Peseluk Pesimbe, serta 50 sandbag lainnya masih dalam proses pemasangan di wilayah Pulonas Baru.
“Yang sudah dipasang di tanggul Lawe Kisam sebanyak 120 buah, di tanggul Lawe Kisam Peseluk Pesimbe 95 buah, dan sekarang masih dipasang di Pulonas Baru sebanyak 50 buah,” ungkapnya.
Koordinasi Lintas Instansi
Dalam menghadapi potensi bencana, BPBD juga melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Menurut Asbi, koordinasi tersebut dilakukan untuk memperbarui informasi mengenai perkembangan situasi kebencanaan di lapangan. OPD teknis juga turut mendampingi Bupati Aceh Tenggara dalam melakukan pemantauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak maupun kawasan yang berpotensi mengalami bencana.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat karakter geografis Aceh Tenggara memiliki sejumlah kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) serta wilayah yang rawan mengalami longsor.
Warga di DAS Diminta Waspada
Asbi juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menyusul informasi mengenai peningkatan curah hujan di wilayah Aceh Tenggara.
Ia menyebut, berdasarkan informasi BMKG, peningkatan curah hujan diperkirakan terjadi sejak September dan berlangsung hingga Januari 2027.
Masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS maupun kawasan rawan longsor diminta tidak mengabaikan kondisi cuaca, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dan terjadi peningkatan debit air sungai.
“Bagi masyarakat yang berada di daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor, supaya berhati-hati ketika hujan lebat. Apabila terjadi kenaikan debit air DAS, masyarakat agar menghindarkan diri dan barang-barang berharga serta mencari tempat yang aman,” imbaunya.
Namun, Sejumlah Pertanyaan Penting Belum Terjawab
Di balik kesiapsiagaan yang disampaikan BPBD, masih terdapat sejumlah hal penting yang menjadi pertanyaan publik dan telah dikonfirmasi awak media kepada Kalaksa BPBD Aceh Tenggara.
Pertanyaan tersebut menyangkut jumlah personel yang saat ini benar-benar disiagakan, kecukupan anggaran penanganan bencana, status dan kesiapan alat berat, serta titik-titik rawan yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.
Hingga berita ini ditayangkan, pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban dari Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Asbi.
Padahal, informasi tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana yang diperkirakan masih mengancam hingga awal 2027.
Terlebih, kesiapsiagaan bencana bukan hanya menyangkut keberadaan personel dan peralatan, tetapi juga menyangkut seberapa cepat pemerintah mampu merespons ketika bencana terjadi, seberapa luas wilayah yang dapat dijangkau, serta apakah dukungan anggaran dan peralatan yang tersedia benar-benar mencukupi.
Masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa ketika debit sungai meningkat, tanggul kembali terancam, atau longsor terjadi, pemerintah memiliki personel, peralatan, anggaran, dan strategi penanganan yang siap digerakkan.
Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan masih berpotensi meningkatkan risiko bencana hingga Januari 2027, kesiapan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Aceh Tenggara.
Poskotasumatra.com akan terus memantau perkembangan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Aceh Tenggara, termasuk menunggu penjelasan BPBD terkait jumlah personel, kecukupan anggaran, kesiapan alat berat, serta pemetaan titik-titik rawan yang belum tertangani. (PS/ASP).
