POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Program mulia Presiden Prabowo Subianto atas penyelanggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Medan diduga terganjal operasi senyap penggagalan.
Aspek peningkatan ekonomi dalam perputaran pendapatan masyarakat sekitar di dan penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa lokasi, terkendala monopoli oleh oknum tertentu dan tenaga kerja di sekitar hanya sebagian kecil yang direkrut oleh mitra MBG.
Bahkan KKMP dan usaha kecil di sekitar lokasi SPPG nyaris tak dilibatkan dalam pengadaan bahan makanan yang menjadi makanan MBG dengan pagu sekitar 10.000 rupiah perporsinya.
Penelusuran media ini di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, 6 SPPG tak satupun yang menerima pasokan bahan makanan dari KKMP Terjun sebagaimana aturan Perpres, anjuran Menko Pangan dan Surat Kepala BGN No. 10 tahun 2026.
Keterangan Wakil Ketua Bidang Usaha KKMP Terjun M Syukur, koperasi arahan Presiden Prabowo itu telah mengajukan penawaran ke 6 SPPG, namun tak digubris.
"Kami ajukan tertulis pengadaan bahan makanan dan 2 kali mengundang 6 Kepala SPPG dan Mitra atau Yayasan. Tapi hasilnya nihil. Seolah ada tangan kuat menolak arahan pemerintah itu," jelas masyarakat Kelurahan Terjun itu, Senin (12/10/2026).
Diceritakannya, dalam ajuan tertulis tak direspon, 2 kali undangan Kepala SPPG dan Mitra atau Yayasan di Kantor Kelurahan Terjun hanya sebagian saja yang hadir. "Intinya cuek lah. Info kami dapat, Mitra MBG yang langsung mengadakan bahan makanan dengan modus membentuk badan hukum atau usaha sendiri," tegasnya.
Diakumulasikab M Syukur, belanja bahan makanan 6 SPPG di Kelurahan Terjun mencapai 150 jutaan perharinya, jika mengikuti aturan BGN maka akan meningkatkan ekonomi setempat.
"Perhari belanja 6 SPPG di Kelurahan Terjun sekitar 150 juta, tapi tak ada peran KKMP Terjun dalam pengadaan bahan makanan itu," tegasnya.
Senada itu, Tokoh Pemuda di Kelurahan Terjun Irwan Sahari mengaku, dalam operasional SPPG hanya mempekerjakan sedikit saja warga sekitar, padahal aturannya minimal 30 persen tenaga kerja umum adalah warga setempat guna meminimalkan pengangguran.
Selain itu, pemenuhan izin lingkungan dan higienis diduga belum standar yang berdampak pencemaran dan mutu makanan tak dapat diukur mutu nya.
Irwan Sahari menduga ada tangan tangan kuat yang secara masif berupaya menggagalkan niat mulia Presiden Prabowo menjadikan program MBG dan Koperasi Merah meningkatkan ekonomi rakyat dan meminimalkan pengangguran setempat.
"Ada tangan kuat yang berupaya menyesatkan program mulia Presiden Prabowo Subianto ini. Aparat meski nya mengusutnya," pungkasnya.
Masalah serupa terjadi di ratusan KKMP di Kota Medan. Para pengurus KKMP di puluhan Kecamatan di Kota Medan mengaku, tak bisa menjadi mitra pengadaan di SPPG di wilayah kerja mereka. "Payahlah bang. Ada saja alasan pengelola SPPG. Sampek capek pun kita minta," kata beberapa Pengurus KKMP di Medan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Merah Putih (FKKMP) Sumatera Utara.
Menanggapi masalah ini, Ketua Umum Forum Komunikasi Suara Masyarakat Irwansyah meminta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) setempat mengawal program MBG sesuai aturan.
"KPPG setempat jangan makan gaji buta saja. Kawal program MBG sesuai aturan. Kalau melibatkan UMKM dan Koperasi Merah Putih setempat dalam pengadaan barang harus dipastikan. Jangan ada monopoli oleh kelompok tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu," tegasnya, Senin (12/10/2026).
Irwansyah berharap, Intruksi Presiden Prabowo, Menko Pangan dan Kepala BGN dapat dikawal oleh KPPG Medan dan pemerintah setempat dan aparat penegak hukum karena dugaan monopoli pengadaan bahan makanan di SPPG dan pengabaian tenaga kerja lokal ini jelas bertentangan dengan niat mulia pemerintah.
"Periksa dugaan monopoli pengadaan bahan makanan dan pengabaiaan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Terjun dalam peran serta pengadaan bahan di 6 SPPG di daerah itu," tegasnya.
Pemerintah Kota Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Kejari Belawan, Korda KPPG Medan Marelan dan jajaran harus segera menghentikan penyesatan dan pembelokan niat mulia pemerintah dalam program MBG dan Koperasi Merah Putih yang akan menggunakan dana negara itu.
"Usut siapa saja yang memonopoli pegadaan bahan makanan, kenapa KKMP Terjun tak dilibatkan dalam pengadaan bahan makanan, mengapa tenaga kerja lokal tak dipekerjakan di SPPG disana. Kalau para Pejabat dan Aparat yang wilayah hukumnya disana masih menganggap Prabowo Subianto Presidennya, kawal program mulian itu. Jangan hanya Wait and See," pungkasnya.
Di Kelurahan Terjun telah berdiri Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Terjun berbadan hukum dan telah memilik Gerai Koperasi sementara atas swadaya masyarakat. Di daerah itu berdiri 6 SPPG yakni, SPPG Yayan Faiza di Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan 9 dan SPPG Yayasan Gizi Anugerah Rezeki Bersama di Jalan Kapten Rahmad Budin No. 21 Lingkungan 12.
Ada juga SPPG Bumi Halal Nusantara i Jalan Abdul Sani Muthalib Lingkungan 2, SPPG Yayasan Pusat Gizi Nasional di Jalan Baru Lingkungan 15, SPPG Yayasan Dayah Darussa Adah Pulo Kitou di Jalan Kapten Rahmad Budin Lingkungan 15 dan SPPG Yayasan Taruna Agung Abadi di Jalan Durung I Lingkungan 19.
Menanggapi ketidak patuhan SPPG di Kelurahan Terjun dalam melibatkan KKMP Terjun dalam pengadaan bahan makanan, Kepala KPPG Medan Donal Simanunjuntak pada Senin 05 Oktober 2026 tak banyak berkomentar. Dia hanya mengaku mencatat informasi itu. "Kita noted Pak," jawabnya via pesan Whats App nya.
Terpisah, Kadis Koperasi UMKM dan Perindag Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar, Selasa (6/10/2026) mengaku, akan mencari solusi mengkolaborasikan usaha KKMP di Medan dengan mitra MBG. Dia mendorong mutu barang dagangan dan pola baik usaha agar hubungan yang akan dijalin KKMP dengan SPPG dapat berjalan profesional dan berkesinambungan.
"Kalau barang dagangan kita baik, pasti akan diterima semua pihak," katanya saat menerima Pengurus Forum Komunikasi Koperasi Merah Putih Sumut diketuai di ruang kerjanya.
Hendra Ridho Gunawan Siregar berjanji bersama jajarannya akan mencarikan kesempatan dalam menjadikan hubungan baik antara Pengurus KKMP di Medan dengan Mitra MBG di Kota Medan. "Kita cari cara dan waktu baik untuk membahas hubungan bisnis antara KKMP dan SPPG ya," katanya.
Belum diperoleh keterangan dari Kepala SPPG dan mitra atau Yayasan Pengelola SPPG di Kelurahan Terjun. Hingga berita ini ditayangkan, tak satupun Kepala SPPG maupun mitra atau yayasan yang merespon awak media. (PS/RED)
