 |
| Artikel Imam qusairi |
POSKOTASUMATRA.COM|LHOKSEUMAWE—Dari Stabilitas Rupiah, Kredit UMKM hingga QRIS: Membangun Ekonomi Digital yang Tidak Meninggalkan Masyarakat
Ada perubahan kecil yang mungkin luput dari perhatian kita.
Di sebuah warung, seorang pembeli tidak lagi mengeluarkan lembaran Rupiah dari dompet. Ia cukup membuka telepon genggam, memindai kode QR, memasukkan nominal pembayaran, lalu menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik.
Pedagang menerima pembayaran. Pembeli melanjutkan perjalanan. Tidak ada uang tunai yang berpindah tangan, tetapi transaksi ekonomi tetap berlangsung.
Pemandangan seperti ini menjadi salah satu gambaran perubahan cara masyarakat bertransaksi. Teknologi yang dahulu terasa dekat dengan perusahaan besar dan pusat perbelanjaan kini semakin hadir di warung, kedai kopi, pasar, dan usaha kecil.
Namun, di balik kemudahan tersebut, ada kenyataan lain yang tidak boleh diabaikan: belum semua masyarakat memahami cara menggunakan pembayaran digital.
Dalam beberapa kunjungan saya ke sejumlah tempat, saya melihat bahwa perubahan menuju transaksi digital bukan hanya persoalan menyediakan teknologi. Ada masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran melalui telepon genggam, tetapi ada pula yang masih merasa lebih aman menggunakan uang tunai karena belum memahami cara kerja QRIS.
Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perjalanan menuju ekonomi digital tidak cukup hanya dengan memperbanyak kode QR. Masyarakat juga harus mendapatkan pemahaman, pendampingan, dan kepercayaan.
Di titik inilah kebijakan ekonomi seharusnya menemukan maknanya: ketika keputusan di tingkat nasional benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
Bank Indonesia berada di tengah tantangan tersebut. Di satu sisi, stabilitas ekonomi dan nilai Rupiah harus dijaga. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Stabilitas adalah fondasi. Pertumbuhan adalah perjalanan. Dan masyarakat adalah tujuan akhirnya.
Ketika Stabilitas Menjadi Urusan Rakyat
Bagi masyarakat biasa, istilah inflasi, likuiditas, kebijakan makroprudensial, dan nilai tukar mungkin terdengar seperti bahasa yang hanya dipahami para ekonom.
Padahal, dampaknya hadir setiap hari.
Ketika harga pangan meningkat, keluarga harus mengatur kembali pengeluaran. Ketika biaya produksi naik, pedagang harus menghitung ulang harga jual. Ketika nilai tukar bergejolak, dunia usaha dapat menghadapi tekanan biaya.
Karena itu, menjaga stabilitas bukan sekadar menjaga angka dalam laporan bank sentral. Stabilitas juga berkaitan dengan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, menjalankan usaha, dan merencanakan masa depan.
Bank Indonesia melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, ada pertanyaan yang layak terus diajukan: apakah pertumbuhan ekonomi yang kita bicarakan benar-benar dirasakan masyarakat?
Sebab, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan. Kita juga perlu melihat apakah kesempatan berusaha semakin terbuka, apakah daya beli terjaga, dan apakah masyarakat kecil memiliki ruang untuk berkembang.
Likuiditas Jangan Berhenti di Perbankan
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pembiayaan.
Pedagang membutuhkan modal. Petani membutuhkan investasi. Pengusaha membutuhkan mesin. Pelaku industri membutuhkan modal kerja. Anak muda membutuhkan ruang untuk memulai usaha.
Karena itu, pembiayaan harus mampu menjangkau kegiatan ekonomi produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bank Indonesia memiliki instrumen kebijakan makroprudensial, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang diarahkan untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kebijakan pembiayaan perlu dilihat dari dampaknya di lapangan.
Apakah pelaku UMKM benar-benar mendapatkan akses kredit? Apakah persyaratan pembiayaan dapat dipenuhi pengusaha kecil? Apakah modal yang diperoleh mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena akses pembiayaan tidak selalu mudah bagi pelaku usaha kecil. Sebagian menghadapi keterbatasan agunan, pencatatan keuangan yang belum tertata, atau kurangnya informasi mengenai produk pembiayaan.
Kredit yang sehat bukan sekadar uang yang disalurkan, melainkan pembiayaan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha.
Pertumbuhan baru terasa ketika modal berubah menjadi produksi, produksi menghasilkan pendapatan, dan pendapatan membuka kesempatan kerja.
QRIS dan Gagasan: Tidak Perlu Lagi Selalu Membawa Dompet
Bayangkan sebuah kehidupan sehari-hari ketika seseorang pergi membeli sarapan, membayar minuman, berbelanja kebutuhan rumah, atau menikmati makanan di sebuah kedai tanpa harus selalu membawa dompet berisi uang tunai.
Cukup dengan telepon genggam, ia dapat melakukan pembayaran digital di tempat yang menyediakan layanan tersebu
Inilah salah satu gambaran perubahan transaksi yang semakin mungkin dijumpai dalam kehidupan masyarakat.
QRIS, sebagai standar kode QR pembayaran di Indonesia, memungkinkan konsumen menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS untuk bertransaksi pada pedagang yang menyediakan fasilitas tersebut.
Bagi konsumen, transaksi dapat menjadi lebih praktis. Bagi pedagang, pembayaran digital dapat membantu mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian dan, jika dikelola dengan baik, mempermudah pencatatan transaksi.
Bagi perekonomian, digitalisasi pembayaran membuka peluang untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat keterhubungan antara konsumen, pedagang, dan penyedia jasa keuangan.
Namun, konsep “tidak perlu lagi membawa dompet” bukan berarti uang tunai harus ditinggalkan sepenuhnya.
Telepon genggam dapat kehabisan baterai, jaringan internet dapat mengalami gangguan, dan tidak semua pedagang menerima pembayaran digital. Ada pula masyarakat yang belum memiliki perangkat atau rekening maupun akses terhadap layanan pembayaran yang dibutuhkan.
Karena itu, masa depan transaksi bukan tentang memaksa semua orang meninggalkan uang tunai. Masa depan transaksi adalah memberikan pilihan yang lebih luas, aman, dan mudah diakses.
Teknologi seharusnya membuat kehidupan lebih sederhana, bukan menciptakan kesulitan baru bagi mereka yang belum siap menggunakannya.
Ketika Teknologi Sudah Tersedia, tetapi Pemahaman Belum Merata
Dalam beberapa kunjungan saya ke sejumlah tempat, persoalan yang patut mendapat perhatian bukan hanya tersedia atau tidaknya fasilitas pembayaran digital, melainkan juga sejauh mana masyarakat memahami penggunaannya.
Ada orang yang sudah terbiasa memindai kode QR. Namun, bagi sebagian masyarakat lainnya, proses tersebut masih menimbulkan pertanyaan.
Bagaimana cara membayar menggunakan QRIS? Apakah setelah memindai kode QR uang langsung terpotong? Bagaimana memastikan pembayaran berhasil? Apa yang harus dilakukan jika saldo berkurang tetapi pedagang mengatakan uang belum diterima?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini menunjukkan bahwa literasi digital merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi akses terhadap teknologi. Mereka juga perlu memahami cara menggunakannya dengan benar.
Pedagang harus mengetahui cara memeriksa notifikasi atau bukti pembayaran yang sah. Konsumen perlu memastikan nama penerima dan nominal transaksi sebelum menyelesaikan pembayaran. Keduanya juga harus memahami bahwa tangkapan layar bukti transfer saja tidak selalu menjamin uang telah diterima.
Selain itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap penipuan, kode QR palsu, permintaan PIN atau kode OTP, serta pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pembayaran.
Karena itu, sosialisasi QRIS sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui seminar atau media sosial. Edukasi juga perlu hadir langsung di pasar, warung, kedai, kampus, pusat perdagangan, dan lingkungan masyarakat.
Pendampingan sederhana dapat memberikan manfaat besar: memperagakan cara memindai kode, menjelaskan cara memeriksa pembayaran, dan mengajarkan langkah yang aman ketika terjadi kendala.
Sebab, keberhasilan digitalisasi bukan ketika masyarakat sekadar memiliki akses terhadap teknologi, melainkan ketika mereka mampu menggunakannya secara mandiri, aman, dan percaya diri.
Digitalisasi Tidak Boleh Meninggalkan Pedagang Kecil
Kita perlu menyadari bahwa tidak semua pedagang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama.
Ada pedagang yang sudah menggunakan pembayaran digital setiap hari. Ada pula yang masih mengandalkan uang tunai karena merasa cara tersebut lebih sederhana dan sudah mereka pahami selama bertahun-tahun.
Perbedaan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyalahkan masyarakat.
Justru di situlah pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia layanan pembayaran, dan berbagai lembaga pendidikan perlu mengambil peran.
Digitalisasi harus dilakukan melalui pendekatan yang ramah masyarakat. Edukasi perlu menggunakan bahasa sederhana, contoh nyata, dan praktik langsung.
Pedagang tidak harus memahami istilah teknis tentang infrastruktur sistem pembayaran untuk dapat menggunakan QRIS. Mereka hanya perlu memahami langkah transaksi, biaya yang berlaku jika ada, cara memeriksa uang masuk, serta cara menjaga keamanan akun dan perangkat.
Di sisi lain, penggunaan pembayaran digital juga harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha. Sistem harus mudah digunakan, informasi biaya harus jelas, dan penanganan pengaduan harus dapat diakses.
Jangan sampai masyarakat didorong memasuki ekonomi digital, tetapi ketika menghadapi masalah, mereka tidak tahu ke mana harus meminta bantuan.
Digitalisasi yang baik bukan sekadar mempercepat transaksi. Ia juga membangun rasa aman dan kepercayaan.
Aceh: Pertumbuhan yang Harus Terasa
Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dibawa ke Aceh.
Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari pertanian, perdagangan, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga ekonomi dan keuangan syariah.
Namun, potensi tidak boleh berhenti menjadi daftar dalam dokumen pembangunan. Potensi harus diterjemahkan menjadi produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja.
Dalam mendorong ekonomi daerah, digitalisasi pembayaran dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperluas transaksi dan memperkenalkan produk lokal kepada konsumen yang lebih luas.
Pedagang makanan dapat menawarkan kemudahan pembayaran kepada pelanggan. Pelaku usaha kerajinan dapat menjangkau pembeli melalui pemasaran digital. Anak muda dapat mengembangkan usaha berbasis teknologi tanpa harus memulai dari bisnis berskala besar.
Meski demikian, digitalisasi pembayaran bukan satu-satunya jawaban bagi persoalan ekonomi Aceh. Infrastruktur, akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, kepastian usaha, dan daya beli masyarakat tetap harus diperhatikan.
Pertumbuhan yang berkualitas membutuhkan kebijakan yang saling mendukung.
Aceh tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan yang meningkat. Aceh membutuhkan pertumbuhan yang membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, dan membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Yang paling penting, hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai lapisan.
Lhokseumawe Tidak Boleh Sekadar Menjadi Penonton
Lhokseumawe memiliki modal penting untuk mengambil bagian dalam perubahan ekonomi digital.
Kota ini mempunyai sejarah industri, perdagangan, pendidikan, masyarakat pesisir, serta aktivitas usaha yang terus berkembang.
Namun, ekonomi masa depan membutuhkan keberanian untuk naik kelas.
UMKM tidak cukup hanya bertahan. Produk lokal tidak cukup hanya dikenal di lingkungan sendiri. Anak muda tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi.
Mereka juga harus memiliki kesempatan untuk menjadi pencipta, pengembang, dan pelaku usaha.
Digitalisasi dapat membantu memperluas pasar, sementara akses pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Literasi digital dan pengelolaan keuangan dapat memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengambil keputusan.
Warung kecil di Lhokseumawe pun dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut.
Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak pedagang yang memasang kode QR. Kita juga harus melihat apakah transaksi menjadi lebih mudah, apakah pedagang memahami cara penggunaannya, dan apakah teknologi membantu usaha mereka berkembang.
Lhokseumawe tidak harus menunggu menjadi kota besar untuk ikut dalam ekonomi digital. Perubahan dapat dimulai dari usaha-usaha kecil yang tumbuh di dalam kota, dengan pendampingan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Sinergi Bukan Sekadar Duduk Bersama
Kata sinergi mudah diucapkan. Namun, sinergi sesungguhnya jauh lebih sulit.
Sinergi berarti ketika Bank Indonesia menjaga stabilitas dan mengembangkan sistem pembayaran, pemerintah daerah memperkuat lingkungan usaha dan meningkatkan literasi masyarakat.
Ketika perbankan didorong menyalurkan pembiayaan, pelaku usaha juga memperoleh pendampingan agar mampu mengelola modal dengan baik.
Ketika QRIS diperluas, edukasi mengenai keamanan transaksi ikut diperkuat.
Ketika UMKM memperoleh akses pasar, kualitas produk, pengemasan, dan kemampuan pengelolaan usaha harus ditingkatkan.
Perguruan tinggi dapat membantu melalui penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Komunitas dapat mendampingi pedagang yang belum terbiasa dengan teknologi. Media dapat menjelaskan kebijakan ekonomi menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Sinergi bukan hanya tentang berapa banyak lembaga yang hadir dalam sebuah pertemuan. Sinergi harus terlihat dari persoalan yang berhasil diselesaikan.
Apabila pedagang belum memahami QRIS, harus ada pendampingan. Apabila pelaku usaha kesulitan memperoleh pembiayaan, perlu ada penjelasan mengenai persyaratan dan alternatif yang sesuai. Apabila masyarakat khawatir terhadap penipuan digital, edukasi keamanan harus diperkuat.
Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi berubah menjadi manfaat yang dirasakan.
Pertanyaan Terpenting: Siapa yang Tumbuh?
Angka pertumbuhan ekonomi penting. Namun, angka bukanlah manusia.
Karena itu, setiap kali kita berbicara tentang pertumbuhan, ada satu pertanyaan yang seharusnya selalu diajukan: siapa yang tumbuh?
Apakah petani? Apakah nelayan? Apakah pedagang kecil? Apakah UMKM? Apakah pekerja muda? Apakah perempuan pelaku usaha? Apakah masyarakat di daerah?
Pertanyaan ini penting karena ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa besar angka pertumbuhan, tetapi juga seberapa luas kesempatan yang tercipta dari pertumbuhan tersebut.
Hal yang sama berlaku dalam digitalisasi.
Berapa banyak masyarakat yang sudah mampu menggunakan pembayaran digital secara aman? Berapa banyak pedagang yang merasakan manfaatnya? Berapa banyak pelaku usaha yang memahami pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan?
Pertanyaan seperti ini membantu kita melihat digitalisasi bukan sekadar perlombaan angka, melainkan proses pembangunan kemampuan masyarakat.
Teknologi harus memperluas kesempatan, bukan memperlebar kesenjangan antara mereka yang sudah memahami teknologi dan mereka yang masih belajar.
Dari Sebuah Warung, Kita Melihat Masa Depan Indonesia
Kembali ke warung tadi.
Seorang pembeli memindai kode QR, membayar pesanannya, lalu melanjutkan perjalanan tanpa perlu mengeluarkan uang tunai dari dompet.
Bagi pembeli, itu mungkin hanya transaksi beberapa puluh ribu rupiah. Bagi pedagang, mungkin hanya satu transaksi dari puluhan transaksi hari itu.
Namun, jutaan transaksi kecil seperti itulah yang dapat membentuk ekosistem pembayaran digital yang semakin terhubung.
Di tempat lain, mungkin ada pedagang yang masih menghitung uang kembalian, petani yang belum mengenal layanan keuangan digital, atau pemilik usaha yang ingin menerima pembayaran QRIS tetapi belum mengetahui cara mendaftarnya.
Kenyataan tersebut mengingatkan kita bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak dibangun dengan satu pendekatan yang sama untuk semua orang.
Ada masyarakat yang membutuhkan inovasi lebih lanjut. Ada pula yang membutuhkan pendampingan dasar.
Keduanya sama-sama penting.
Konsep tidak perlu lagi selalu membawa dompet dapat menjadi gambaran praktis tentang kemajuan teknologi. Akan tetapi, kemajuan yang sesungguhnya bukan terletak pada hilangnya dompet dari saku masyarakat.
Kemajuan yang sesungguhnya terjadi ketika masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk bertransaksi, memahami cara menggunakannya, merasa aman, dan memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi.
Karena itu, menjaga stabilitas bukan berarti memperlambat Indonesia. Stabilitas memberikan fondasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk melangkah dengan lebih pasti.
Digitalisasi bukan sekadar memindahkan uang tunai ke layar telepon genggam. Digitalisasi membuka kesempatan menuju sistem ekonomi yang lebih terhubung.
Kredit bukan sekadar angka dalam neraca perbankan. Kredit harus menjadi pembiayaan yang produktif dan bertanggung jawab.
Dan sinergi bukan sekadar slogan. Sinergi harus menjadi kerja bersama yang menghasilkan perubahan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya seberapa indah bahasa dalam dokumen resmi.
Ukuran keberhasilannya terlihat ketika pedagang kecil semakin percaya diri menjalankan usaha, ketika UMKM berani menambah pekerja, ketika petani mampu meningkatkan produksi, ketika anak muda berani memulai usaha, dan ketika masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk hidup sejahtera.
Ekonomi besar tidak selalu dimulai dari gedung pencakar langit.
Kadang, ia dimulai dari meja warung, dari seorang pedagang yang belajar menggunakan QRIS, dari konsumen yang mulai terbiasa bertransaksi digital, dan dari kebijakan yang benar-benar membantu masyarakat.
Sebab, masa depan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tetapi juga tentang seberapa banyak masyarakat yang mampu tumbuh bersamanya.
Jika stabilitas adalah fondasi dan digitalisasi adalah jalan, maka kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan akhirnya. Sebab, ekonomi yang maju bukanlah ekonomi yang hanya bergerak semakin cepat, melainkan ekonomi yang memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam perjalanannya.(PS|IMAM)
