80 Persen Kepiting di Eksport Under Size, Eks Pengusaha: ‘Kongkalikong’, Manipulasi Pemeriksaan dan Seludup Via Dumai

/ Jumat, 07 April 2023 / 15.01.00 WIB

 

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Mahalnya harga beli kepiting bakau di Shanghai China memang melelehkan air liur pengusaha eksport (eksportir) hasil laut ini. Segala cara dilakukan eksportir memenuhi kebutuhan pasar di negeri tirai bambu ini.

Pengakuan mantan eksportir secara eksklusive dengan media, Kamis (6/4/2023) dinihari cukup membuat mata wartawan melotot mendengar cerita modus operandi keluarnya ton an Kepiting Bakau dari Sumatera Utara ini ditengah ketatnya pengawasan penerapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) yang terakhir dianulir di Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Bakau dan Ranjungan di Wilayah Indonesia.

Mantan Eksportir Kepiting Bakau yang disebut saja bernama Mr X ini bercerita, cuan yang diperoleh oleh eksportir mencapai ratusan juta dalam sekali kirim dengan nilai rata-rata keuntungan Rp. 50 ribu saja perkilo dengan jumlah ekspor antara 2 ton sampai 3 ton atau 80 koli sampai dengan 100 koli (berat rata-rata 1 koli adalah 30 kg).

“Kalau nilai keuntungan eksport kepiting bakau ke Shanghai China rata-rata terkecil Rp.50 ribu perkilogram. Kalau rata rata 3 ton satu pengusaha sekali kirim, jelas sekitar 150 juta keuntungan paling kecil didapat. Apalagi kalau harga beli di tingkat nelayan ditekan, maka keuntungan akan melejit tinggi,” bebernya via ponsel di dinihari usai sumber Sholat Tarawih.

Mr X menuding, persentase perdagangan kepiting bakau lebih dari 80 persen adalah Under Size atau ukuran kurang karapas dari 12 cm yang dilarang dalam Pasal 8 ayat 1 (b) Kepmen KP Nomor 12 Tahun 2022.

“Kalau dirata-rata yang sekitar 80 persen kepiting bakau yang dikirim ke Shanghai China adalah under size. Paling bisa dikumpulkan untuk eksport sekitar 20 persen saja yang size nya sesuai Kepmen KP,” beber sumber ini.

Sumber wartawan ini menduga, sebagaian besar ekspotir kepiting bakau di Sumut menggunakan jasa Cargo dalam pengiriman via Bandara Udara ke Shanghai China yang didominasi oleh Cargo XXX.

“Cek aja, kalau Cargo merk XXX itu milik ******. Kalau pejabat mau detail memeriksa dalam melakukan pengecekan pengiriman kepiting bakau, tiap hari pasti didapat temuan kepiting bakau under size yang dikirim via bandar udara,” jelasnya.

Berbagi pengalaman, Mr X menjelaskan modus operandi lolosnya kepiting bakau under size ke luar negeri, misalnya dengan ‘ dugaan ‘kongkalikong’ dengan pejabat karantina, memanipulasi barang yang diperiksa dengan pengiriman melalui Bandara KNIA dan melakukan penyeludupan tanpa dokumen melalui Pelabuhan Dumai Provinsi Riau ke Malaysia selanjutnya dikirim via Bandara di Malaysia ke Shanghai China.

“Kalau via Bandara Kuala Namu, ada main dengan pejabat, lalu memanipulasi pemeriksaan karantina. Caranya jika sudah diperiksa, lalu akan di bawa ke Regulated Agen (RA,red) maka barang diganti dengan kepiting bakau yang under size dengan dokumen yang sama. Lanjut dikirim ke Cargo Bandara untuk diberangkatkan ke Shanghai dengan Maskapai China,” paparnya.

Dia menceritakan, Kepiting Bakau yang udah dimasukkan dalam Strerilform dengan 3 tingkat akan dijeput Jasa Cargo XXX sekitar pukul 10.00 WIB setiap akan dikirim ke Luar Negeri, lalu sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB sudah tiba di Karantina lalu masuk Cargo dan sekitar pukul 16.00 WIB paling lama, Kepiting Bakau akan diterbangkan ke Shanghai.

Jika melalui Pelabuhan Dumai, diceritakan Mr X, kepiting akan diberangkatkan via darat dari Medan ke Dumai dengan waktu tempuh sekitar 13 jam, lalu dari Dumai akan diberangkatkan via laut dengan Speedboat ke Malaysia dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam yang selanjutkan diberangkatkan ke Shanghai China melalui negara Malaysia.

Ditanya tentang pengusaha Kepiting Bakau berinisial SF di Medan Marelan, D di Medan Sunggal, JK dan Bbg di Deliserdang, sumber ini mengaku mengetahui pola dan cara pengiriman Kepiting Bakau yang mereka usahai ke Jakarta dan ke Shanghai China. 

Menanggapi keterangan sumber wartawan ini, Ketua Aliansi Nelayan Kepiting Bakau (ANKB) Sumatera Utara Sulais Taufik tak membenarkannya. “Memang benar bah. Fakta di lapangan, jika berdasarkan PERMEN KP No  16 THN 2022. Hanya 20% saja kepiting bakau yang ada di Sumut yang mencapai Karapas 12 cm. Artinya 80% pengiriman kepiting bakau Under size,” tegasnya pada wartawan, Jumat (7/4/2023) via pesan Whats App nya.

Sulais Taufik meminta, tindakan tegas dilakukan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas di Sumut dan aparat hukum diminta bergerak untuk mengusutu kenakalan Ekspotir Kepiting Bakau di Sumut.

“Saya berharap para pelaku usaha expor kepiting bakau harus ditindak tegas oleh penegak hukum. Mereka (eksportir,red) sangat menekan harga kepiting bakau dengan serendah-rendahnya sehingga menyengsarakan para petambak, pencari kepiting bakau,” kata Sulais Taufik.

Ketua ANKB Sumut yang aktif di beberapa organisasi ini meminta para Eksportir Kepiting Bakau bisa berkolaborasi dengan Aliansi Nelayan Kepiting Bakau Sumut untuk memperbaiki situasi harga kepiting bakau.

“Saya sangat berharap kepada para pelaku usaha exspor kepiting bakau agar dapat berkolaborasi dengan kami Aliansi Nelayan Kepiting Bakau Sumut untuk memperbaiki situasi harga kepiting bakau, jangan dimonopoli harga,” harapnya.

Atas permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang bermata pencaharian dari kepiting bakau, Sulais Taufik memohon kepada Presiden Jokowi agar dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang berpenghasilan dari kepiting bakau.

Abah Sulais sapaan akrab Ketua Aliansi Nelayan ini, mendukung KPK RI melakukan verifikasi LHKPN Pejabat KKP di Sumut dan mendukung PPATK memeriksa transaksi aliran dana pengusaha kepiting bakau di Sumut.   

Komitmen Tegas

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Medan I Nandang Koswara pada wartawan, Jumat (7/4/2023) mengatakan, instansinya berkomitmen mengawal ketat dan tegas ketentuan Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2022.

“Kami tetap berkomitmen  mengawal permen dengan ketat dan tegas, tidak ada  tebang pilih, siapapun yang melanggar kami proses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya dalam pesan Whats App yang diterima wartawan.

Dia juga mengaku, pada akhir Maret 2023 lalu telah menangkap ratusan kepiting bakau under size dalam pemeriksaan pengiriman melalui BKIPM Medan I dan dilepas liarkan ke habibat Kepiting Bakau. Namun dia tak menjelaskan sanksi lain yang diterapkan ke pelanggar yang diduga berinisial Bbg eksportir bergudang di Bagan Percut.

“Dilepasliarkan,” menjawab konfirmasi atas info akhir Maret 2023, atas tindakan temuan BKIPM Medan I ratusan kepiting bakau under size dalam pengiriman milik Bbg alamat Bangan Percut.

Disinggung sanksi lain pada pelanggar Kepmen KP Nomor 16 tahun 2022 dan rincian temuan pelanggaran pengiriman Kepiting Bakau sejak Januari 2022 sampai Maret 2023, Nandang Koswara meminta wartawan menanyakan kepada Kasi Pengawasan BKIPM Medan I Oscar Daniel Butar Butar. “Cb sharing ke.pak oscar ya,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kasi Pengawasan BKIPM Medan I Oscar Daniel Butar Butar tak merespon wartawan. Konfirmasi via Whats App Oscar, Jumat (7/4/2023) tak direspon meski terlihat 2 centang.

Sumber wartawan di Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan membenarkan pemeriksaan tim pengawasan yang melakukan peninjauan ke Gudang Kepting JK di Jalan Karet Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.

Sumber mengaku, pemeriksaan dilakukan PSDKP Belawan bersama Dinas Kelautan Perikanan Sumut di Gudang Kepiting JK pada Kamis 6 April 2023.  

KOMPAK BUNGKAM

Pengusaha Kepiting Bakau di Sumut, SF Medan Marelan, D Medan Sunggal, JK Desa Helvetia Labuhan Deli, Bbg Bagan Percut, kompak bungkam tak merespon wawancara wartawan yang dilayangkan via pesan Whats App mereka, Jumat (7/4/2023).

Demikian juga dengan Ibu Sm pelaku usaha Jasa Cargo PT ***, tak kunjung menjawab konfirmasi wartawan yang dilayangkan, Jumat (7/4/2023) via Whats App wanita yang pernah mengancam akan melaporkan awak media dan bernada tinggi dalam wawancara dengan wartawan beberapa waktu lalu.

 

Verifikasi LHKPN dan Cek Transaksi

Menyikapi tertutupnya para pejabat di DKP Sumut dan PSDKP Belawan atas tindaklanjut penanganan dugaan perdagangan Kepiting Bakau Under Size Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat KKP RI di Sumut dan pelaku usaha SF yang merupakan anggota legislative.

Pengurus LP3 R Gultom SH pada wartawan, Kamis (6/4/2023) juga meminta PPATK memeriksa aliran dan para pengusaha guna diketahui lalulintas keuangan mereka wajar atau tidak baik nilai maupun tujuan transaksi.

“Sebaiknya, jalan cepat memeriksa dugaan dugaan praktek untung besar dengan dugaan perdagangan Kepiting Bakau ugal-ugalan yang terindikasi melanggar Kepen KP Nomor 16 Tahun 2022 ini dengan melacak LHKPN pejabat KKP di Sumut dan melacak transaksi pengusaha, ada atau tidak transaksi tak wajar, baik itu nilai maupun tujuan transaksi,” tegas Aktivis vokal ini.

Alumni Fakultas Hukum UISU Medan ini juga meminta Kanwil Pajak Sumut turun tangan memeriksa kepatuhan para pengusaha Kepiting Bakau dalam kewajiban pajak badan maupun pajak pribadinya. “Kanwil Pajak Sumut juga harus turun memeriksa kewajiban pajak para pengusaha Kepiting Bakau yang informasinya transaksi dagangnya mencapai ratusan juta perhari,” katanya.

Dalam laman https://elhkpn.kpk.go.id/ ditemukan pelaporan LHKPN para pejabat KKP RI di Sumut diantaranya Kepala Stasiun PSDKP Andri Fahrulsyah yang dalam laporn itu total hartanya di tahun 2022 senilai Rp. 1.495.050.000,-. Harta pejabat ini naik Rp. 202.382.875,- dibanding laporan nya tahun 2021.

Pejabat PSDKP Belawan Pelaksana Urusan Operasional dan Penanganan Pelanggaran Josia Suarta Sembiring dalam laporan LHKPN tahun 2022 yang dilaporkannya 27 Januari 2023, memiliki total harta Rp. 308.809.336,-. Jika dibanding laporannya tahun 2021 dengan total harta Rp. 262.059.000, harta Josia Suarta Sembiring tahun 2022 naik Rp. 46.750.336,- atau 17,84% dari laporannya tahun 2021.    

Kenaikan signifikan harta, terlihat pada LHKPN Kepala BKIPM Medan I Nandang Koswara. Dalam laporan total harta pejabat KKP RI di Sumut tahun 2022 yang dilaporkannya 17 Januari 2023, total hartanya Rp. 647.244.876,- yang naik 122,43 persen dari laporan LHKPN Nandang Koswara tahun 2021 dengan total harta  Rp. 290.981.905,-. Kenaikan harta pejabat di Karantina bertugas di Bandara Kuala Namu Internasional Airport itu senilai Rp. 356.262.971,-  Sungguh kenaikan yang luar biasa.

Terbalik dengan pimpinannya, Kasi Pengawasan BKIPM Medan I Oscar Daniel Butar Butar mengalami penurunan total harta di dalam laporan LHKPNnya tahun 2022 yang diupdate tanggal 16 Februari 2023. Turunnya harta Oscar mencapai 30,70 persen dari hartanya di tahun 2021. Total harta Oscar tahun 2022 senilai Rp. 242.493.736,- yang berkurang 107 juta lebih dibanding laporannya tahun 2021 senilai Rp. 349.926.717,-.

Sedangkan SF pengusaha dan anggota legislative Kabupaten Langkat periode 2019-2024 ini total hartanya dalam LHKPN hanya dapat dilihat pada tahun 2021 yang nilainya Rp. 973.500.000,-. Tak ada perbedaan sedikitpun total harta SF pada tahun 2020 yang juga senilai Rp. 973.500.000,-. Letak tanah dan Bangunan serta jenis kendaraan serta Kas/setara kas juga memiliki nominal yang sama dalam LHKPN yang dilaporkanya terakhir tanggal 27 Desember 2022.

Laporan LHKPN SF juga diduga lewat tenggang yang diamanatkan KPK yang paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya yang diatur dalam Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Diberitakan sebelumnya, isu perdagangan Kepiting bakau yang ugal-ugalan diduga tak mematuhi aturan Tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla Spp), Dan Rajungan (Portunus Spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia agaknya bukan isapan jempol.

Pantauan wartawan, Selasa (4/4/2023) di Gudang milik pria suku Tionghoa berinisial JK di Jalan Karet Dusun 11 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kebupaten Deli Serdang cukup membelalakkan mata. Di dalam keranjang-keranjang yang ditumpuk di gudang itu terlihat ratusan Kepiting bakau yang sebagian besar ukurannya kurang dari 12 centimeter.

Pekerja gudang JK melarang wartawan lebuh jelas melihat isi keranjang dengan dalih pemilik Gudang tak berada ditempat dan alasan lain, gudang itu steril dari orang luar dan masyarakat umum, meski terlihat banyak orang-orang yang duduk di lokasi gudang.

Dengan suara tinggi, pekerja gudang yang mengaku orang kedua setelah pemilik gudang, juga tak mau merinci jumlah dan berat kepiting yang mereka simpan di keranjang plastik, namun secara jelas terlihat banyaknya kepiting bakau yang kecil atau diduga kurang dari 12 centimeter sebagaimana aturan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 16/2022 tersimpan dalam keranjang yang isinya bisa dilihat dari luar itu.

Sejumlah wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik tak diizinkan karyawan Gudang JK ini, memfoto dan mendapatkan informasi. JK yang dihubungi media pada saat itu juga tak merespon meski ponselnya dihubungi dan Whats App nya dikontak serta dikirimi pesan konfirmasi.

Warga sekitar Jalan Karet Dusun 11 pada wartawan membenarkan Gudang Kepiting milik JK yang aktivitasnya sudah berlangsung tahunan lalu.    

Perlakuan sama dirasakan awak media saat mengunjungi Gudang Kepiting milik SF di Jalan Abdul Sani Muthalib Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Selasa (4/4/2023).

Seorang lelaki mengaku Staff Ahli SF bersikap tak ramah. Dia melarang wartawan melihat kondisi gudang dan tak bersedia menjelaskan tata kelola Kepiting Bakau yang diusahai di gudang itu. SF yang dihubungi dan dikirimi pesan via Whats Appnya tak merespon.

Anehnya, saat dikunjungi wartawan, baik Gudang JK di Desa Helvetia Deli Serdang maupun Gudang SF di Medan Marelan mendadak tutup, seolah telah usai aktivitasnya. Padahal saat ini masih menunjukkan pukul 13.20 WIB.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 8 Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2022 disebutkan :

(1) Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting (Scylla spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak dalam kondisi bertelur;

b. Ukuran lebar karapas diatas 12 (dua belas) centimeter per ekor; dan

c. Penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PS/TIM)

 

Komentar Anda

Terkini: