POSKOTASUMATERA.COM-JAKARTA Mantan Relawan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017 lalu Burhan Saidi menyampaikan kepada awak media, bahwa Anies tak pantas diusung menjadi calon presiden di pemilu 2024 nanti.
Pasalnya menurut Burhan yang juga mantan Ketua Umum KOMBAS Anies Sandi di pilkada DKI 2017, bahwa banyak janji-janji kampanye anies yang tidak direalisasikan (7/09/2023).
Contoh yang sangat mencolok dari 23 janji kampanye beliau adalah Rumah DP 0% sama sekali tdak terealisasi, Bahkan pejabat BUMD yang menangani pembelian lahan malah tertangkap oleh KPK karena ketahuan melakukan penyelewengan.
Belum lagi janji menciptakan 200 ribu lapangan pekerjaan baru, Alih-alih ciptakan lapangan pekerjaan, Anies ketka memimpin DKI justru menambah pengangguran dan warga miskin Jakarta.
Program OK Ace yang digadang-gadang sebagai program mendorong Entrepreneur baru DKI untuk ciptakan lapangan pekerjaan, Juga gagal dan mangkrak.
Burhan juga menambahkan, "Pelayanan Birokrasi Pemprov DKI di Zamannya Anies menjadi lambat dan terkesan terjadi banyak pembiaran".
Hal ini terungkap, Ketika Burhan selaku relawan yang melaporkan pelayanan Birokrasi di salah satu kelurahan, dimana seorang Lurah yang dilaporkan melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.
Bukannya diambil Tindakan dengan memberikan teguran atau evaluasi, malah yang bersangkutan hanya dipindah tugaskan ke kelurahan yang lain.
Itupun setelah Anies diberi ancamam, bahwa warga dan tokoh masyarakat akan demo besar-besaran untuk menurunkan lurah tersebut.
Begitu juga dengan laporan Tim KOMBAS terkait penerimaan pegawai PJLP di lingkungan dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Begitu juga dengan pengoperasian alat-alat berat dan operatornya, dimana kami melaporkan bahwa terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan oleh oknum di dinas tersebut. Boro-boro ditindak, pejabat tersebut malah balik menantang Tim Kombas yang,mengungkap hal tersebut.
Hal yang sangat mendasar dan sungguh membuat kami takut, yaitu Ketika beliau membuat kebijakan di dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang penerimaan siswa didik baru, dimana sekolah akan menerima siswa dengan dasar usia lebih tua untuk diterima masuk di sekolah negeri.
Yang pada akhirnya mendapat kecaman dan demo oleh para orang tua murid. Kebijakannya itu aneh dan tanpa kajian yang matang, bahkan tidak sejalan dengan kebijakan Pendidikan pemerintah pusat, kan ini berbahaya
Kami sangat menyesal mendukung beliau menjadi gubernur DKI. Kalau tahu begitu, tentu kami tidak akan memilih beliau menjadi gubernur DKI kala tu.
Beda jamannya Ahok, walau kita bukan pendukunmg Ahok, tetapi sebagai warga DKI, Ketika kita mengadu, langsung di tindaklanjuti", ungkap Burhan.
Oleh karena itu Burhan menyampaikan, sangat sayang dan mubazir uang negara yang berasal dari rakyat dihabiskan untuk memilih orang yang tidak kredibel dan memiliki rekam jejak baik dalam memimpin.
Dia menambahkan, "Jangankan untuk maju calon presiden, maju calon gubernur dki lagi, belum tentu warga Jakarta mau memilih Anies Kembali".
Sebaiknya Partai yang mengusung Anies berpikir ulang, sebelum terlambat. Bila tetap dipaksanakan, Burhan meyakini, hal itu lebih kepada kepentingan partai untuk menarik suara mengambang yang anti pemerintah, yang di pilpres 2019 lalu mendukung Prabowo. Ya rasanya jumlah suara cukup menggiurkan juga sih, sekitar 68 juta lebih.
Dengan harapan suara Nasdem yang 12,66 juta suara atau 9,05% dari suara nasional tetap bertahan. Jadi Nasdem itu faham betul kalau Anies tidak bakal menang pilpres, namun Nasdem berharap akan diuntungkan dengan penambahan suara partainya. Tetapi rasanya sulit terealisasi untuk menarik suara pendukung Prabowo untuk memilih Anies yang diusung oleh Nasdem, apalagi dengan kasus Korupsi yang menimpa Sekjen partai tersebut.
Begitu juga dengan Muhaimin dan PKB, alasan mau berpasangan dengan Anies, ya sekedar untuk menaikkan suara partai tersebut dengan tambahan suara mengambang, ya minimal suara partai mereka bertahan di posisi saat ini di 13,57 juta pemilih.
Jadi menurut Burhan, "Dengan memaksakan pencalonan Anies yang anti tesa pemerintahan Jokowi oleh partai-partai tersebut merupakan politik yang tidak sehat dan sangat menyesatkan".
Mengingat orang yang dicalonkan ya memang tidak layak, apalagi pernah menjadi sejarah kelam demokrasi dengan politik identitasnya di plkada DKI 2017.
Burhan menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, agar mau membuka mata dan telinga, serta mencari rekam jejak yang benar untuk memilih pemimpin. Jangan berdasarkan katanya-katanya, tetapi harus berdasarkan fakta dan bukti kongkrit dilapangan.
Nah kalau kami saja Tim militansinya di pilkada DKI, sudah tidak mendukung beliau, ngapain rakyat mau mempercayakan dukungan kepada yang bersangkutan. Artinya Anies tak layak dicalonkan menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Kalau sampai dipaksakan juga, dikawatirkan kita seperti memberikan ruang kepada mereka yang akan memecah belah bangsa ini, nauzubillah minjalik.
Bahkan menurut Burhan, "Sebaiknya Pilpres 2024 nanti cukup musyawarah mufakat antara koalisi partai pendukung Ganjar Pranowo mantan Gubernur Jawa Tengah yang sukses membawa Jawa Tengah, dengan Koalisi partai pengusung Prabowo.
Mengingat Prabowo sudah usia lanjut 73 Tahun, sementara Indonesia saat ini bonus DemoKrasi yang butuh Percepatan dan Akselarasi yang konsisten. Jadi kasihan Prabowo, sudah kelelahan, dan dipastikan akan sulit menjalankan proses kampanye nantinya.
Burhan memprediksi suara pemilih Prabowo tidak akan bisa mengimbangi Ganjar Pranowo, yang insyaalah akan menang satu putaran, Sehingga negara dapat menghemat anggaran pilpres yang bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat. (PS/ RG)
( Sumber: Media Center DPP KOMBAS-GP)
