 |
| MAHDI AD |
POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE -'- DALAM rangka menindaklanjuti pembahasan rancangan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran (TA) 2025, Komisi A DPRK Lhokseumawe menggelar hearing bersama mitra kerjanya, di ruang rapat komisi.
Anggota Komisi A DPRK Lhokseumawe Mahdi AD menyatakan, pihaknya melakukan pembahasan yang mendalam terkait rancangan APBD TA 2025.
"Agar supaya rancangan APBK 2025 ini tepat sasaran. Kami ingin anggaran bisa tepat pada sasaran, khususnya sasaran yang menjadi prioritas," kata politisi Partai Golkar kota Lhokseumawe ini.
Begitupun Komisi A akan membawa hasil pembahasan bersama mitra kerjanya ke Panitia Anggaran (Panggar). "Kami berharap nantinya rekomendasi yang kami bawa akan dijadikan prioritas dalam pembahasan Panggar dan TAPD," ucap Mahdi AD.
Politikus Partai Golkar tersebut juga berpesan kepada mitra kerjanya agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya. "Kami harap kinerja mitra kerja kami terus ditingkatkan untuk kemajuan kota Lhokseumawe dalam melayani masyarakat," pungkasnya.
Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum ini mencermati penggunaan anggaran dam capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diberikan saran dan masukan.
Mitra kerja Komisi A didorong mengoptimalkan kinerja untuk menciptakan citra dan reputasi positif bagi Kota Lhokseumawe.
Anggota Komisi A DPRK Lhokseumawe ini menyampaikan, evaluasi ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi fraksi-fraksi dalam menyampaikan pendapat."Diharapkan OPD mampu mengoptimalkan kinerja, sehingga penyerapan anggaran pada tahun berikutnya bisa mencapai target," ujar Mahdi AD.
Sementara itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan.
Lanjut Mahdi AD, pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan OPD, ujar politisi senior dari Partai Golkar. (ADV).
