POSKOTASUMATERA.COM – DAIRI - Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala hadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jumat (29/8/2025). High level meeting di buka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi.
Wakil Gubernur Sumatera
Utara menyampaikan pemerintah kabupaten dan kota agar fokus pada komoditas
utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat
ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai
merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi
gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi serta perlunya
penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir.
Pemerintah daerah, BI,
Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama
antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan
sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga. Selain itu, literasi dan
realisasi elektronifikasi juga ditingkatkan melalui sosialisasi dan capacity
building agar OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha memahami manfaat digitalisasi.
Guna mengendalikan inflasi dan mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD) di Sumatera Utara.
Wakil Gubernur Surya juga
menegaskan pentingnya integrasi data pangan berbasis teknologi informasi.
Sebagai langkah awal, pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan
akan dimulai di Kota Medan, Tebing Tinggi, serta Kabupaten Deli Serdang, Karo,
dan Langkat.
TP2DD adalah forum
koordinasi lintas sektoral yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendorong
inovasi dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
yaitu penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi pendapatan dan
belanja daerah.
Tujuannya adalah untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk mempercepat ETPD, Surya meminta Pemkab/Pemko memperluas kanal pembayaran
non-tunai pada pajak dan retribusi daerah. Kanal digital yang dimaksud mencakup
QRIS, E-Commerce, hingga Mobile Banking.
“Optimalisasi penerimaan
daerah secara non-tunai akan membuat PAD lebih transparan dan akuntabel,” ujar
Wakil Gubernur Surya.
Sementara itu, Deputi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menyampaikan beberapa tantangan
dalam pengendalian inflasi di Sumatera Utara. Tekanan inflasi sebagian besar
bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa
fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.
Dalam rapat high level
meeting, TPID dan TP2DD Pemerintah Kabupaten Dairi mendapat apresiasi program
pajak non tunai terbaik
Turut hadir pada
kesempatan tersebut mendampingi Wakil Bupati Dairi yakni Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Dekman Sitopu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fatimah Boang Manalu. (PS/K.TUMANGGER).
