POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Polemik dugaan perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Wali Kota Medan Rico Waas menjadi sorotan tajam publik setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan pernyataan terbuka yang menyinggung adanya ketidaksesuaian laporan perjalanan dinas.
Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution kepada wartawan usai meresmikan Koperasi Merah Putih Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026). Dalam keterangannya, Bobby mengaku menemukan adanya perbedaan antara laporan perjalanan yang disebut “ke luar kota” dengan fakta keberadaan yang disebut berada di luar negeri.
“Tadi katanya ke luar kota, tapi ternyata dicek posisinya di luar negeri. Ini yang tidak boleh,” ujar Bobby.
Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik dan memunculkan beragam pertanyaan mengenai transparansi pejabat daerah, terutama menyangkut kepatuhan administrasi perjalanan dinas dan keterbukaan kepada masyarakat.
Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, apabila benar terdapat perjalanan ke luar negeri yang tidak dilaporkan secara terbuka sesuai ketentuan, maka hal itu berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
“Kalau benar ada perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan hanya dilaporkan sebagai ke luar kota, itu bentuk ketidakjujuran yang serius. Jabatan publik tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi aktivitas pribadi, belum lagi tentang rehabilitasi rumah dinasnya,” tegas Azmi kepada wartawan di Medan.
Azmi menyebut, kontroversi tersebut muncul di tengah sorotan masyarakat terhadap peningkatan LHKPN serta proyek rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Medan yang disebut mencapai Rp4,9 miliar. Meski demikian, ia menegaskan seluruh persoalan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Di saat rakyat sedang sulit karena efisiensi anggaran, justru muncul dugaan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan laporan harta yang melonjak tajam. Ini kontras sekali dengan kondisi masyarakat saat ini,” ujarnya.
Ia juga menilai berbagai polemik yang muncul belakangan ini membuat publik mempertanyakan arah prioritas Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa seluruh kebijakan dan aktivitas pejabat publik benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kerja belum terlihat maksimal, tapi persoalan terus muncul. Ini yang membuat publik bertanya-tanya, sebenarnya prioritasnya untuk rakyat atau bukan,” katanya lagi.
Azmi meminta agar Pemerintah Kota Medan segera memberikan klarifikasi resmi untuk menghindari kegaduhan berkepanjangan. Ia menegaskan transparansi merupakan kewajiban pejabat publik, bukan sekadar pilihan.
“Transparansi itu wajib. Jangan sampai publik terus dibiarkan berspekulasi tanpa kejelasan,” pungkasnya.
Sorotan terhadap perjalanan kepala daerah ke luar negeri sendiri menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, etika jabatan, serta aturan administrasi perjalanan dinas pejabat negara. Dalam berbagai regulasi pemerintahan, perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah pada prinsipnya harus memenuhi prosedur administratif dan pelaporan yang jelas.
Pengamat menilai, polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pejabat daerah untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran dan tingginya tuntutan pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Medan maupun Wali Kota Medan Rico Waas belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun desakan klarifikasi dari KAMAK.
(PS/M.F/Tim)
